Medan – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan memperbaiki bangsa yang sudah karut marut tidak cukup hanya dengan membenahi hukum, birokrasi dan sektor-sektor lain. Menurutnya Indonesia bisa diperbaiki dengan memurnikan kembali demokrasi.
Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan Orasi Kebangsaan dalam Sarasehan Nasional Kebangsaan dan
Pelantikan PW Ikatan Keluarga Alumni (IKA)
Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumatera Utara, Sabtu (27/8/2022)
“Saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa untuk membenahi Indonesia yang karut marut dan salah arah ini, harus diawali dengan membenahi hukum, membenahi ekonomi, birokrasi dan lainnya yang bersifat sektoral dan parsial,” tutur LaNyalla.
Ditegaskannya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya.
“Artinya, mengembalikan demokrasi, yang selama ini digenggam kalangan oligarki yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Itu termasuk mengembalikan ke para Pemuda Remaja Mesjid. Pemuda Mesjid adalah kaum intelektual. Kaum yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Seperti para pendiri bangsa kita,” paparnya.
Menurut LaNyalla, para pemuda masjid juga pasti terdidik dalam akhlak. “Karena hakikat dari nilai dan ajaran agama, selain Tauhid, adalah Akhlak, atau Budi Pekerti. Mereka inilah yang harus menjadi para pemimpin bangsa. Mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah
perjalanan bangsa,” ujarnya.
LaNyalla mengatakan pemimpin bukan mereka yang lahir dari pencitraan dan survei-survei yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik.
“Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak. Karena kalau hanya popularitas, maka Iblis juga sangat populer,” ujarnya.
Itulah juga yang membuat LaNyalla berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat.
“Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter,” katanya.
LaNyalla pun mengajak semua pihak untuk menyatukan tekad kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi.
“Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan. Agar kita tidak mengulang penyimpangan praktek yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena kita harus selalu belajar dari sejarah,” ujarnya.
Menurut Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu, dengan kembali kepada sistem yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, Indonesia akan menjadi negara yang diberkahi dan menjadi negeri yang Baldatun Toyyibatun wa Robbun Ghofur.
“Marilah kita hentikan kerusakan yang terjadi. Marilah kita hentikan ketidakadilan yang melampaui batas. Karena ketidakadilan yang melampaui batas itu telah nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, Ketua DPD RI didampingi oleh Senator asal Sumatera Utara (Sumut), M. Nuh dan Faisal Amri. Selain itu hadir juga Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol.
Sedangkan dari pihak tuan rumah, hadir Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Ketua Umum PP IKA BKPRMI, Andi Kasman Ketua PW IKA BKPRMI Sumut Ardiansyah Saragih dan Tokoh Masyarakat Sumut Syamsul Arifin. (Juliver L)
