INHU – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali membuktikan komitmennya dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Inhu sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.
Prestasi prestisius ini dikunci setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si., di Auditorium BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).
Prosesi penyerahan LHP dilakukan secara resmi oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau yang diwakili oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.II Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam.
Capaian “Satu Dekade WTP” ini menjadi parameter kuat bahwa Pemkab Inhu di bawah kepemimpinan Ade Agus Hartanto memiliki komitmen tinggi dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan patuh terhadap regulasi perundang-undangan.
Dalam arahannya, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam memberikan apresiasi tinggi atas rapor hijau yang konsisten dijaga oleh jajaran Pemkab Inhu dari tahun ke tahun.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan indikator kuat bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Kami berharap pencapaian ini tidak sekadar menjadi tradisi, tetapi terus menjadi pemacu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang transparan,” tegas Juska.
Komitmen dan Soliditas Birokrasi
Merespons pencapaian tersebut, Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan buah dari soliditas kolektif seluruh birokrasi di lingkungan Pemkab Inhu.
”Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2025 yang ke-10 kalinya. Ini menjadi bukti nyata bahwa kami terus berupaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat melalui manajemen keuangan daerah yang bertanggung jawab,” ujar Bupati Ade Agus.
Keberhasilan mengamankan predikat WTP selama sepuluh tahun beruntun ini mempertegas langkah Kabupaten Inhu dalam menjawab tantangan era keterbukaan informasi. Rapor positif ini sekaligus memastikan bahwa sirkulasi anggaran daerah dikelola secara sehat demi kemaslahatan masyarakat luas.
Turut hadir mendampingi Bupati dalam agenda krusial tersebut, Sekretaris Daerah, Zulfahmi Adrian, AP., M.Si. , Ketua DPRD, Sabtu P. Sinurat , Kepala BPKAD, Ria Herlina, SE., M.Ak., MH., serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhu. (Benny MS)
