Pencemaran Nama Baik di Facebook, IPK DPD Karo Resmi Lapor Polisi Soal Hoaks

Pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang menyerang organisasi Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Karo resmi bergulir ke jalur hukum.

Pengurus IPK Kabupaten Karo mendatangi Mapolres Karo untuk melaporkan akun-akun media sosial yang dinilai menyebarkan informasi tidak benar dan memicu keresahan, Selasa (21/7/2026).

Laporan resmi IPK Karo diserahkan langsung oleh Ketua Harian DPD IPK Karo, Migralanov Sembiring, bersama jajaran pengurus. Langkah hukum tegas ini diambil berdasarkan mandat Surat Kuasa Khusus dari Ketua DPD IPK Karo, Maha Sendi Sembiring Milala.

Unggahan hoaks Facebook tersebut terdaftar dalam laporan resmi bernomor 001/DPD/IPK/KARO/VII/2026. Kasus ini bermula dari postingan di grup Facebook “Kede Kopi Merga Silima” yang beranggotakan lebih dari 900 orang. Konten tidak berdasar yang dibagikan oleh akun “Peserta Anonim”, “Anggota Anonim”, dan “SavvyBeet6753” secara terang-terangan menyerang nama baik organisasi IPK beserta pemimpinnya.

Dasar hukum pengaduan yang dilayangkan IPK Karo mengacu pada aturan tegas, di antaranya:

Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024: Larangan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara memfitnah melalui media elektronik.

Pasal 28 Ayat (3) UU ITE No. 1 Tahun 2024: Larangan menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana.

Pengelola grup Facebook juga turut dilaporkan oleh IPK Karo karena dinilai lalai dan membiarkan konten yang melanggar hukum beredar bebas di ruang publik grup tersebut.

“Kami minta Polres Karo segera menindaklanjuti dan memproses hukum semua pihak yang terlibat. Organisasi kami dan pemimpin kami tidak bisa dibiarkan terus-menerus difitnah dengan berita yang tidak benar,” tegas Migralanov Sembiring.

Dukungan penegakan hukum juga disampaikan IPK Karo kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas berbagai tindak pidana di Tanah Karo, termasuk peredaran narkoba dan kejahatan lainnya.

“Kami berharap ini menjadi pelajaran bersama: ruang digital harus digunakan dengan bertanggung jawab, menyebarkan kebaikan, bukan memecah belah persaudaraan kita di Tanah Karo,” tutupnya.
(Bintang Surbakti)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Diwarnai Aksi Bakar Ban dan blokade Jalan AMPH Sumut Desak Kejagung Penjarakan Mantan Jampidsus

Medan - Massa Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan Jenderal...

Tingkatkan Nilai Jual Kopi, Pemprov Sumut Bangun Fasilitas Pengolahan Modern di Pagaran dan Pangaribuan

TAPANULI UTARA — Sebagai wujud nyata sinergi dan kolaborasi pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merencanakan pembangunan dua unit...

Ditengah Seruan Efisiensi Pemkab Taput Tetap Gelar Bimtek Desa di Luar Daerah

Taput (Neracanews) — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kepala desa dan perangkat desa. Kegiatan yang diagendakan berlangsung pada...

Cengkraman Bisnis Haram Keluarga “Ratu Narkoba” Belum Putus, Kasat Narkoba Polres Inhu yang Baru Langsung Hantam Jaringan Segitiga Rengat

INHU – Sinyal bahaya peringatan keras bagi jaringan gelap narkotika di Indragiri Hulu (Inhu) resmi dibunyikan. Belum genap sepekan menduduki kursi jabatan, Kasat Reserse...

Warga Marga Munthe Minta Perlindungan Kapolri, Meratap Minta Keadilan Dalam Sengketa Tanah

Taput (Neracanews) – Perwakilan masyarakat Marga Munthe dari wilayah Sar Siantar, Kabupaten Humbang Hasundutan, mendatangi Markas Polres Humbang Hasundutan pada Senin (20/7). Mereka menyampaikan...