Kamis, April 17, 2025
spot_img

Launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Bebas Stunting di Sumut, Bupati Karo Tandatangi Komitmen Bersama

Medan- Bupati Karo Cory S Sebayang menghadiri Sosialisasi dan Launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Bebas Stunting Pemprov Sumut sekaligus tandatangani Komitmen Bersama Pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Bebas Stunting di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Selasa (26/04/2022).

Dalam acara tersebut Bupati Karo Cory S Sebayang bersama dengan Plt.Kepala Dinas P3AP2KB Kab.Karo Hesti Maria Br Tarigan, S.H, M.H, Plt.Camat Payung Juni Antomi Kemit, S.STP, M.Si, Plt.Camat Simpang Empat Amsah Perangin-angin, S.H, M.Sp, Kepala Desa Guru Kinayan dan Kepala Desa Bulan Baru tandatangani komitmen bersama Pencanangan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA).

Adapun komitmen dimaksud yaitu mendukung pembentukan DRPPA, memfasilitasi kegiatan DRPPA, melakukan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan bagi perkembangan DRPPA, melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan Rencana Aksi DRPPA, melaporkan perkembangan DRPPA kepada Kepala Daerah secara berjenjang dan berkala.

Launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Bebas Stunting di Sumut dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Bintang Puspayoga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI Hasto Wardoyo, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Forkopimda Provinsi Sumatera Utara serta sejumlah Bupati/Walikota Sumatera Utara.

Menteri PPPA Republik Indonesia, Bintang Puspayoga dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan data laporan, Sumut termasuk provinsi yang memberikan perhatian kepada upaya penurunan angka stunting. Apalagi secara keseluruhan di Sumut, berdasarkan laporan BKKBN menyebutkan sebanyak 13 kabupaten/kota memiliki prevalensi stunting di atas 30%.

Masalah stunting anak merupakan fokus pembangunan pemerintah, sejalan dengan program Kementerian PPPA yang juga mengurusi persoalan pemberdayaan perempuan dengan semangat menyelesaikan persoalan secara bersama. “Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini yang harus diperhatikan dan diselesaikan bersama,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan untuk Langkah Pemprov Sumut sendiri, pihaknya berupaya menekan stunting, sehingga diharapkan pada tahun depan, penurunan prevalensi terjadi signifikan. Karenanya perlu konsep yang matang sebelum langkah lanjut ditentukan.

Gubernur Sumut juga melaporkan data dan kondisi serta kesulitan yang dihadapi dalam rangka mengambil langkah penurunan stunting. Namun Pemprov Sumut berkomitmen untuk bisa mengatasi kesulitan tersebut.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua TP PKK Kabupaten Karo Ny.Vera Rika Theopilus Ginting, Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Karo Elfrida Astuti Purba, S.Sos, Plt.Kepala Dinas Kominfo Frans Leonardo Surbakti, S.STP. (Afs)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Sidak Pasar Inpres Kisaran, Wakil Bupati Asahan Minta Pedagang Tidak Gunakan Ruas Jalan

Wakil Bupati Asahan Rianto, SH., MAP meminta kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Pasar Inpres Kisaran untuk tidak menggunakan ruas jalan...

Pemerintah Kabupaten Asahan Akan Tindak Tegas ASN Yang Gunakan Narkoba

Pemerintah Kabupaten Asahan akan memberikan sanksi tegas kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang ketangkap dan terbukti menggunakan narkoba. Hal ini disampaikan oleh...

Wakil Bupati Asahan Pimpin Apel di Kecamatan Kota Kisaran Barat

Wakil Bupati Asahan Rianto, SH., MAP memimpin apel gabungan di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Rabu (16/04/2025). Pada apel ini Wakil Bupati Asahan menekankan kepada...

Majelis Ta’lim Muslimah Dambaan Perbaungan Gelar Pengajian dan Santunan Anak Yatim

Perbaungan – Pengajian Majelis Ta’lim Muslimah Dambaan (MTMD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali dilaksanakan pada Selasa, 15 April 2025, di Lapangan Sepak Bola Pematang...

HBB Minta Polda Sumut Profesional Tangani Gelar Perkara Khusus Eks Karyawan PT Fiberstar

MEDAN – Organisasi kemasyarakatan Horas Bangso Batak (HBB) mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk melaksanakan Gelar Perkara Khusus (GPK) secara jujur, profesional,...