PW Himmah Sumut 2026-2029 Dilantik, Siap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

Medan | Pengurus Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW Himmah) Sumatera Utara periode 2026-2029 resmi dilantik, Selasa (19/5) di Hotel Le Polonia Medan.

Ketua PW Himmah Sumut, Imransyah Pasai beserta Sekretaris Aldi Satrio, Bendahara BIM Harahap serta jajaran pengurus lainnya langsung dilantik Ketua Umum PP Himmah RI, Abdul Razak Nasution.

Turut hadir dalam pelantikan Wakil Gubernur Sumut, H Surya, Ketua PW Al Washliyah Sumut sekaligus Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara serta unsur pengurus lainnya.

Ketua PW Himmah Sumut, Imransyah Pasai, mengatakan dengan kepengurusan baru ini menghadirkan semangat baru dalam mendukung program-program positif pemerintah.

“Tentunya, dengan hadirnya semangat baru setelah dilantiknya kepengurusan Himmah hari ini, kami siap mendukung program-program positif pemerintah. Selain itu, kami juga akan tetap menjadi mitra kritis. Sebagai mahasiswa, kami harus mampu menyikapi isu-isu terbaru, khususnya yang berkembang di Sumatera Utara,” kata Imransyah.

Menurutnya, sebagai mahasiswa, tentunya Himmah akan bersikap netral dengan mendukung hal-hal yang positif, termasuk dalam proses pemilihan umum.

“Dukungan kami bukan berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Dalam konteks pemilihan gubernur misalnya, kami akan mendukung pihak yang membawa isu-isu positif dan memiliki komitmen terhadap pembangunan Sumatera Utara,” ucapnya.

Himmah Sumut, lanjut Imran, mengkritik pemerintah dengan mengingatkan jika ada kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat. “Tentu siap. Himmah selalu aktif menyikapi berbagai isu, baik nasional, lokal, maupun isu-isu di Sumatera Utara. Kami juga sering turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi,” ungkapnya.

Usai pelantikan, kata Imran, kegiatan juga diisi dengan diskusi publik bertemakan “Pemilu Rakyat Vs Pemilu DPR, Siapa yang Menang?”. Diskusi ini menjadi agenda penting, sebab saat ini masyarakat sedang dihadapkan pada isu pemilu DPR dan pemilu rakyat.

“Karena itu, kami ingin menggodok serta membahas secara mendalam keputusan-keputusan yang nantinya akan diambil. Kami ingin melihat mana yang lebih baik, apakah pemilu DPR atau sistem pemilu rakyat seperti sebelumnya,” sebutnya.

Imransyah pun juga manargetkan pembentukan cabang di setiap kabupaten/ kota di Sumatera Utara yang saat ini telah terbentuk di 15 daerah. Saat ini masih ada beberapa daerah yang belum memiliki cabang, seperti Karo dan Dairi. Hal ini menjadi fokus utama PW Himmah Sumut.

Sementara secara eksternal, pihaknta tidak ingin menjadi musuh pemerintah. “Kami hadir sebagai adik-adik mahasiswa yang mengingatkan apabila ada pejabat publik yang lupa pada posisinya atau lalai dalam mengambil keputusan yang berdampak kepada masyarakat,” pungkasnya (As)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polres Karo Gelar Turnamen Badminton Antar Personel

Kabanjahe - Semarak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 terus terasa di lingkungan Polres Karo. Setelah menggelar berbagai kegiatan olahraga, kali ini Polres Karo menyelenggarakan turnamen...

Diduga Jadi Sarang Penyalahgunaan Sabu, Barak di Perladangan Tiganderket Dirobohkan Polisi

Karo - Berawal dari laporan masyarakat melalui media sosial, sebuah lokasi yang diduga kerap digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan perladangan...

Tim LINGKABER Polres Karo Sisir Titik Rawan, Antisipasi Kejahatan dan Balap Liar

Karo – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai bentuk tindak pidana seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian...

“Sandiwara”, Kadisnaker Sumut dalam Kasus Buruh

Medan - Pengacara kondang Kota Medan Herdin Lase, S.H., bersama rekanya Fatiwanolo Zega, SH., Leo Hidayat Gea, S.H, Nofaomasi Laia, S.H., merupakan perwakilan buruh...

Sensus Ekonomi 2026 Momentum Perbaikan Data Sosial, Zakiyuddin Harahap Ajak Warga Jujur Demi Akurasi Data

Wakil Walikota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 harus menjadi momentum krusial untuk membenahi akurasi data kemiskinan di Kota Medan....