Kisaran — Pemerintah Kabupaten Asahan berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan evaluasi pelaksanaan Program Nasional Tiga Juta Rumah, yang menjadi prioritas strategis pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, 4 November 2025.
Rakornas yang berlangsung melalui Zoom Meeting itu diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia — mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional menjelang tahun 2026.
Di Kabupaten Asahan, pelaksanaan rakor dipusatkan di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, dengan dihadiri Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri RI menekankan perlunya langkah cepat dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok. Ia meminta kepala daerah untuk memperkuat cadangan logistik, mengoptimalkan operasi pasar terpadu, serta memperluas jangkauan distribusi pangan agar inflasi tetap terkendali.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyoroti pentingnya penggunaan data statistik yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi. Di sisi lain, Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Bappenas menegaskan bahwa ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian menjadi fondasi utama dalam menjaga kestabilan ekonomi sekaligus mendukung keberhasilan program perumahan rakyat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian inflasi dan percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat. Pemkab Asahan juga berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor serta menggandeng pelaku usaha dan lembaga pangan dalam memastikan kebijakan ekonomi daerah berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Rakornas ini berlangsung tertib dan produktif, serta menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan di seluruh Indonesia. (As)
