Kapolri Tegaskan Soliditas dan Sinergitas TNI-Polri Modal Kawal Kebijakan Nasional

Neracanews | Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan TNI-Polri siap mendukung pemulihan ekonomi dan seluruh kebijakan nasional di tahun 2022.

Hal ini disampaikan Kapolri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2022 dengan tema ‘TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural’ di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).

“Beberapa hal yang tentunya tadi menjadi komitmen, sesuai dengan arahan dan direktif dari Bapak Presiden bagaimana kita kemudian menindaklanjuti dan mengawal apa yang menjadi kebijakan nasional serta juga upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam penanganan pandemi Covid-19,” kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, terkait dengan program-program yang harus diselesaikan di tahun 2022 dan program jangka menengah, maupun jangka panjang tentunya harus tetap dikawal.

“Tentunya kita selalu berkomitmen menjaga sinergitas dan soliditas TNI-Polri sebagai salah satu modal utama untuk keberhasilan pengawalan setiap keputusan dan kebijakan nasional maupun program-program pemerintah,” ujar Sigit.

Selain mengawal setiap kebijakan nasional, Sigit juga menyampaikan ke depan peningkatan program-program terkait dengan sinergitas dan soliditas TNI-Polri akan terus dilakukan.

TNI-Polri, kata Sigit akan selalu berada di depan untuk menghadapi ketidakpastian, khususnya terkait dengan Pandemi Covid-19 dalam mengawal dan mengembalikan Indonesia untuk bisa kembali beraktivitas normal.

“Harapan kita juga bisa mengawal dan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik,” ucap Sigit.

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan bahwa TNI-Polri loyal dan tegak lurus mendukung kebijakan nasional, apalagi di situasi Pandemi Covid-19 saat ini.

“Saya mewakili Panglima TNI, menambahkan dari apa yang disampaikan Bapak Kapolri dalam rapim TNI-Polri 2022 ini khususnya yang tadi disampaikan Bapak Presiden, TNI-Polri harus loyal, tegak lurus menjadi modal kita bersama TNI-Polri mengawal kedaulatan dan juga dalam situasi pandemi Covid-19 yang serba tidak menentu tadi,” kata Yudo dikesempatan yang sama.

Selain itu, Yudo juga menegaskan bawah TNI-Polri juga harus memberikan pemahaman ke internal dan masyarakat terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Tadi sudah disampaikan dari Pak Presiden, tentunya TNI-Polri mendukung dan siap tentunya dengan pemindahan dari markas-markas TNI yang berada di Jakarta yang sudah disesuaikan dengan rapat selama ini,” tutup Yudo.(021)

Humas Poldasu

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Setelah Dilapor, Dicari 23 Hari Polrestabes Medan Minta Ajak Terlapor Kekantor Polisi

Medan - Kopolrestabes Medan, Jhon Calvin Simanjuntak, melalui juru periksa (Juper) di Satreskrim, mengatakan terlapor penggelapan sepeda motor tidak bisa ditangkap, karena masih dalam...

Bupati Karo Himbau Masyarakat Untuk Tidak Membuang Sampah Di Saluran Drinase

Tingginya intensitas hujan di kecamatan Kabanjahe beberapa hari ini meyebabkan ruas jalan Jamin Ginting tepatnya di sekitar simpang tiga masjid Agung dan di jalan...

Kritisi Kegiatan Retreat Pimpinan DPRD se-Indonesia, DPD Pemuda Demokrat Sumut: Tidak Akan Berdampak Bagi Daerah

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) saat ini sedang menggelar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung...

Gerak Cepat, Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi Tangkap Pelaku Pembunuhan Sadis

TEBING TINGGI - Gerak cepat Polres Tebing Tinggi dalam mengungkap kasus pembunuhan kembali membuahkan hasil. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku penganiayaan yang...

Ambil Sawit Di Lahan Status Quo, Kantor Hukum Bintang Keadilan Prapidkan Polres Padanglawas

Padanglawas || Kantor hukum Bintang Keadilan ajukan praperadilan terhadap Polres Padanglawas terkait penangkapan dan penetapan tersangka tiga orang warga yang dinilai cacat prosedur. Hal tersebut...