Kamis, Maret 12, 2026
spot_img

Pemkab Madina Laksanakan Rakor dan Evaluasi SPBE

Neracanews | Mandailing Natal – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Aula Kantor Bupati, Desa Parbangunan, Panyabungan, Senin (11/7/2022).

Rakor SPBE diikuti langsung Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Sekda Madina Gozali Pulungan, Asisten I Alamulhaq, Asisten II Erman Gafar, Asisten III Sahnan Batubara dan Pimpinan OPD lainnya.

Dalam laporan ketua panitia Kadis Kominfo Sahnan Pasaribu menyampaikan SPBE tersebut sesuai dengan misi ke enam Pemkab Madina, meningkatkan efektifitas dan transparansi tata kelola pemerintah.

Dalam rangka percepatan implementasi SPBE di Kabupaten Madina, Sahnan menyampaiman sebagaimana Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik maka perlu dilakukan rapat koordinasi Pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madina.

Lebih lanjut, Sahnan menyampaiman SPBE Kabupaten Madina dari tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan yang signifikan.

“Perlu saya sampaikan bahwa indeks SPBE Kabupaten Madina di tahun 2018 adalah 1,74 atau dengan kategori kurang,” katanya.

Di tahun 2019 indeks SPBE Kabupaten Madina 2,14 atau dengan kategori cukup. Sementara, Tahun 2022, karena pandemi covid-19 maka penilaian indeks SPBE di seluruh Indonesia ditiadakan. “Tahun 2021 indeks SPBE Kabupaten Madina adalah 2,73 atau dengan kategori baik,” lanjutnya.

Dalam arahannya, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution mengatakan reformasi birokrasi mengamanatkan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih perlu terus diupayakan dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

“Tentunya ini semua dapat terwujud apabila ada komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Pemerintah, diantaranya dengan inovasi-inovasi pelayanan yang nantinya mampu menopang terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, yang tentunya harus kita tingkatkan semakin meningkat dari waktu ke waktu,” kata Sukhairi.

Peringatan indeks SPBE Kabupaten Madinah, kata Sukhairi terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut merupakan aksi nyata dari kerjasama dan kolaborasi semua pihak dalam menghadirkan wajah pemerintah yang akuntabel, transparan, dan bermartabat.

“Untuk itu pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan pimpinan di wilayah Pemkab Madina menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madina selaku koordinator, Dinas Komunikasi dan Informatika dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madina serta seluruh komponen yang terlibat dalam percepatan implementasi sistem SPBE di Kabupaten Madina,” kata Sukhairi. (Hem Surbakti)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

PMI Medan dan Palang Merah Amerika Paparkan Program Ketahanan Panas kepada Pemko Medan

Medan - Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Medan bersama perwakilan Palang Merah Amerika beraudiensi dengan Pemko Medan, Kamis (12/3/2026). Rombongan diterima Wakil Wali Kota...

Sumut Kembangkan Satu Data Tunggal Bencana

MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut mengembangkan satu data tunggal kebencanaan melalui portal...

Dewan Pendidikan Taput Dilantik, Diharapkan Dorong Kemajuan Pendidikan dan Pembentukan Karakter

Taput (Neracanews) - Bupati Tapanuli Utara (Taput) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, melantik anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Taput dalam acara yang berlangsung di SMP Negeri...

Wabup Taput Buka Forum RKPD 2027 Fokus pada Akselerasi Ekonomi dan Kualitas SDM

Taput (Neracanews) - Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput) Deni Parlindungan Lumbantoruan, didampingi Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, membuka secara resmi Forum Lintas Perangkat...

NCW Terima Balasan Klarifikasi Imigrasi Soal 10 WNA, Minta Proses Hukum Dibuka Secara Transparan

Bekasi – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya menyatakan telah menerima balasan resmi dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang terkait permohonan...