Neracanews | Mandailing Natal – Persoalan arisan keluarga di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kini berujung pada proses hukum di Polres Mandailing Natal.
Nurul Susilawati, selaku pengelola arisan, resmi melaporkan inisial Si atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/500/XI/2026/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 10 November 2026, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) yang diterbitkan Polres Mandailing Natal.
Dalam dokumen laporan tersebut, Nurul menerangkan bahwa dirinya merupakan pengelola arisan ibu-ibu yang beranggotakan sekitar 10 orang. Sementara Si merupakan salah satu anggota yang telah menerima uang arisan sesuai giliran.
Namun, menurut keterangan pelapor, setelah menerima uang arisan, Si tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran iuran berikutnya. Kondisi tersebut membuat Nurul selaku pengelola arisan harus menutupi kekurangan pembayaran agar hak anggota lain yang memperoleh giliran tetap dapat dipenuhi.
Akibat kejadian itu, Nurul mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana nilai kerugian yang dicantumkan dalam STPL.
Kepada awak media, Nurul menjelaskan bahwa sebelum menempuh jalur hukum, dirinya telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.
Menurut Nurul, ia telah berulang kali mengingatkan Si agar memenuhi kewajiban pembayaran arisan. Bahkan, upaya penyelesaian melalui komunikasi dan mediasi di tingkat setempat telah dilakukan, tetapi belum menghasilkan kesepakatan.
Nurul juga menyampaikan bahwa dirinya merasa kecewa karena harus menalangi pembayaran kepada anggota lain, sementara kewajiban yang seharusnya dipenuhi Si tidak kunjung diselesaikan.
Terkait upaya mediasi, Nurul menyebut terdapat perbedaan mengenai syarat penyelesaian yang diminta pihak Si. Ia mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut, termasuk permintaan seekor kerbau dan kebutuhan konsumsi untuk kegiatan yang melibatkan anak yatim serta tokoh masyarakat desa.
Karena tidak tercapai kesepakatan, persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi laporan hukum. Menariknya, setelah sebelumnya Nurul menghadapi persoalan hukum akibat unggahan di media sosial yang dipersoalkan Si, kini Nurul juga menempuh langkah hukum dengan melaporkan Si ke Polres Mandailing Natal.
Nurul menyampaikan bahwa langkah tersebut ditempuh agar persoalan kewajiban arisan yang menurutnya telah merugikan dirinya dapat diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurul dengan didampingi suaminya, Ari Gunawan Purba, seusai menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan di bagian SPKT Polres Mandailing Natal, Selasa, 10 November 2026.
Dalam laporan yang disampaikan, Nurul merujuk pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pasal tersebut mengatur tindak pidana penipuan, yakni perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kata bohong yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.
Apabila seluruh unsur Pasal 492 terbukti melalui proses hukum, pelakunya dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Meski demikian, tidak setiap keterlambatan atau kegagalan membayar kewajiban arisan otomatis merupakan tindak pidana penipuan. Penyidik tetap perlu mendalami apakah terdapat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sejak awal, maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilaporkan dengan kerugian Nurul.
Dengan demikian, laporan tersebut menjadi dasar bagi Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, dan meminta keterangan para pihak maupun saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
Hingga berita ini disusun, dugaan terhadap Si masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati dan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum serta pengadilan. (HEM/TIM)
