Pemprov Sumut Genjot Pembangunan Infrastruktur Terpadu Lewat Program INSTANSI

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan infrastruktur berkualitas melalui program Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI). Seluruh proyek INSTANSI tahun 2025 ditargetkan selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat Sumut.

Hal itu disampaikan dalam Temu Pers bertema “Progres Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Provinsi Sumut”, yang dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Hendra Dermawan Siregar bersama Kepala Bidang Infrastruktur Bappelitbang Sumut Habibi Lubis. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut tersebut berlangsung di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (13/11/2025).

“INSTANSI ini merupakan pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, maupun irigasi yang berada dalam satu kawasan dan saling mendukung. Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas komoditas barang dan jasa menuju pusat perdagangan dan ekonomi dalam rangka mencapai ketahanan pangan (swasembada pangan),” ujar Hendra.

Untuk mempercepat pembangunan, Dinas PUPR Sumut melaksanakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui INSTANSI serta Program Strategis Daerah (PSD). Tujuannya adalah membangun infrastruktur yang berkualitas, tepat waktu, dan tepat mutu, sehingga hasil pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat, termasuk mempermudah akses ke pusat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Pada Program PHTC, Bidang Bina Marga mengerjakan enam kegiatan peningkatan struktur jalan provinsi sepanjang 16,997 kilometer dengan total anggaran sekitar Rp106,32 miliar. Selain itu, terdapat pembangunan dan penggantian lima unit jembatan sepanjang 217 meter dengan perkiraan biaya Rp82,62 miliar.

Di Bidang SDA terdapat rehabilitasi/peningkatan dua daerah irigasi (DI) yang terdapat di Kabupaten Simalungun dan Serdangbedagai dengan totoal biaya Rp7,36 milair

Selain itu, Hendra melanjutkan, PUPR juga melaksanakan Program Strategis Daerah (PSD) yang terdiri dari tiga bidang, yakni Bina Marga, SDA, dan Cipta Karya. Pada bidang Bina Marga, terdapat pengerjaan enam ruas jalan dengan panjang 26,6 km di Kepuluan Nias dengan anggaran diperkirakan Rp160,15 miliar.

Untuk Bidang SDA, PSD Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai terdiri empat kegiatan. Perkuatan Tebing Sungai Aek Rukkare di Kota Padangsidimpuan sepanjang 24,5 meter, Rehabilitasi Tanggul Sungai pada Sungai Kualuh Kecamatan Kualuh Selatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara sepanjang 1.156 meter, pembangunan perkuatan tebing Sungai Aek Sirahar Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang 78 meter, pembangunan perkuatan tebing pada Sungai Bah Lombut Kabupaten Simalungun sepanjang 200 meter. Anggarannya diperkirakan mencapai Rp14,95 miliar.

Sementara di bidang Cipta Karya program strategisnya adalah memaksimalkan pelayanan distribusi Air Minum SPAM Regional Mebidang, terdiri dari dua kegiatan. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Martubung Kecamatan Medan Labuhan di Kota Medan dan pembangunan Ekstension Off Taker Binjai yang biayanya diperkirakan mencapai Rp59 miliar.

“Dinas PUPR bekerja ekstra untuk push percepatan penyelesaian pekerjaan baik melalui penambahan sumberdaya dan pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. (As)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Genjot Ekonomi Desa, Pemprov Sumut Dorong BUMDes Naik Kelas Lewat Pelatihan dan Klinik Usaha

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mendorong peningkatan perekonomian desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga saat ini,...

Stok Pupuk Bersubsidi Terbatas, Pemkab Taput Perketat Pengawasan Distribusi

Taput (Neracanews) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) menunjukkan komitmennya dalam mengawal distribusi sarana produksi pertanian. Tim gabungan Pemkab Taput melakukan monitoring Harga...

Erni Hutauruk Dilaporkan, Erikson Sianipar: Apa yang Diucapkan Harus Bertanggung Jawab

Taput (Neracanews) Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Utara, Erikson Sianipar, resmi melaporkan Erni Mesalina Hutauruk ke Polres Tapanuli Utara. Laporan ini dilatarbelakangi dugaan...

Hotbin Simaremare : “Borok Erikson bukan urusan partai politik”

Hotbin Simaremare, Kuasa hukum Ketua Koperasi Produsen Multi Pihak Erni Hutauruk menegaskan, bahwa persoalan hukum yang menyeret Ketua Koperasi HKTI Erikson Sianipar bukan menyoal...

Perkara Harta Gono-gini Winarti Binti Sugiono dengan Aswari Saragih Bin Anwar Saragih Berujung Sita Eksekusi Tanah dan Bangunan oleh Pengadilan Agama Panyabungan

Neracanews | Mandailing Natal – Perkara Winarti binti Sugiono bertempat tinggal dikampung Karang Rejo Desa Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kabupaten Kota Tanjung...