DELISERDANG – Dumas masyarakat Desa Mbaruai Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deli Serdang terkait dugaan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Kepala Desa Mbaruai Ependy Ginting mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat.
Seperti halnya LSM LIPAN Sumut, yang meminta dengan tegas agar Aparat Penegak Hukum (APH) segara mengatensi Dumas yang dilayangkan warga Desa Mbaruai Kecamatan Biru Biru.
Pantas Tarigan M.Si ketua LSM LIPAN SU juga menegaskan akan mengawal laporan Warga Desa Mbaruai, Kecamatan Biru-biru, Kab. Deli Serdang, yang telah melaporkan kepala desanya ke Polda Sumut atas dugaan korupsi yang penanganannya dilimpahkan ke Polresta Deli Serdang.
Ditegaskan Pantas Tarigan, laporan yang disampaikan warga itu murni dari aspirasi masyarakat yang menghendaki transparansi pemerintahan di Desanya.
Untuk itu melalui media ini, Pantas Tarigan berharap Polresta Deli Serdang segera memeriksa kepala desa Mbaruai dan tindak tegas jika ditemukan penyimpangan pengunaan anggaran dan wewenang.
Demikian juga kepada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Pantas mendesak agar memberikan hasil pemeriksaan kepala Desa Mbaruai secara transparan, “jangan ada yang di tutup tutupi, ini menyangkut nama baik Pemkab Deli Serdang itu sendiri, jangan gegara satu oknum kepala desa, masyarakat tidak percaya lagi terhadap aparat hukum,”Tegas Pantas Tarigan.
Adapun 19 poin yang dilaporkan masyarakat Mbaruai menyangkut kebijakan dan tindakan kepala desa yakni,
1. Proses pengangkatan perangkat desa sebagai Kasi Pemerintahan dilakukan tidak sesuai prosedur.
2. Prosedur pemberhentian perangkat desa Evinora Br Sitepu sebagai kasi pemerintahan tidak sesuai prosedur.
3. Adanya perbedaan pemilihan kepala dusun di Desa Mbaruai.
4. Adanya rangkap jabatan dalam susunan pemerintahan Desa Mbaruai, suaminya sebagai perangkat desa dan istrinya sebagai Anggota BPD.
5. Kepala Desa Mbaruai diduga tidak melakukan musyawarah dengan kepala dusun ataupun perangkat desa untuk penerima BLT dana desa tahun 2024.
6. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak sesuai alias tidak tepat sasaran.
7. Desa Mbaruai berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Deli Serdang telah ditetapkan sebagai desa ikan. Desa Mbaruai menjadi penghasil ikan mas terbesar di Kecamatan Sibiru-biru, tapi saat ini beberapa area kolam perikanan sudah ditanami kelapa sawit oleh masyarakat.
8. Terdapat anggota BPD yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya anggota BPD. Dalam hal tidak mengikuti rapat, tidak mengetahui pembangunan desa, serta mengabaikan keluhan/keberatan masyarakat.
9. Kepala Desa Mbaruai diduga melakukan pemotongan gaji perangkat desa pada Januari 2024 sebesar Rp 500.000 dengan alasan SILPA Desa Mbaruai belum bisa dicairkan. Sementara bendahara desa sudah mengambil uang SILPA tersebut ke bank.
10. Diduga adanya penyelewengan Dana Desa untuk pembangunan paving blok jalan tani di Dusun 1 Kepala Gajah mulai dari penimbunan tahun 2022 sampai lanjutan pemasangan paving blok di tahun 2024.
11. Diduga adanya penyelewengan Dana Desa untuk pembangunan paving blok jalan ke Dusun 3 Namo Rindang yang sebelumnya sudah di aspal beton kemudian dilanjutkan pemasangan paving blok.
12. Diduga adanya penyelewangan Dana Desa untuk pemasangan paving blok jalan ke sawah di Dusun II Mbaruai Tahun 2023 dimana sumber dana yang informasinya berasal dari sumbangan salah satu Calon Legislatif, yang kami menduga juga bersamaan adanya dikeluarkan dari dana Desa.
13. Diduga adanya penyelewangan Dana Desa Pembangunan paving blok jalan ke pancur di Dusun II Mbaruai. Dimana ukuran lebar paving blok dari depan ke belakang tidak sama(berbeda) dan adanya keberaatan masyarakat untuk pelepasan lahan tersebut tetapi diabaikan oleh TPK dan Kepala Desa.
14. Diduga adanya penyelewangan Dana Desa pada pembangunan paving blok sambungan jalan pemungkiman warga di Dusun IV Suka Rakyat tahun 2024.
15. Diduga adanya penyelewangan Dana Desa untuk pembangunan paving blok jalan ke ladang di Dusun IV Suka Rakyat Tahun 2022.
16. Dugaan adanya penyelewengan Dana Desa untuk Pembangunan Rapat Beton jalan Sawah Dusun II Mbaruai serta diduga tidak ada pembebasan lahan yang dilakukan.
17. Telah diresmikannya jembatan gantung di Dusun II Mbaruai, tetapi tidak ada akses jalan utama masyarakat menuju jembatan tersebut.
18. Diduga adanya pemotongan pajak pembangunan sekitar 30% untuk pembangunan di Dusun 1 Kepala Gajah dan Dusun IV Suka Rakyat Desa Mbaruai.
19. Selama Evinora Br Sitepu menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Mbaruai mulai Tahun 2022 sampai Juli 2024 Kepala Desa Mbaruai tidak pernah memberikan dana untuk Tim Pelaksanaan Tugas (TPK) sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai kasi pemerintahan.
“Sekali lagi kita mendesak APH segera mengusut tuntas kasus ini, jangan menunggu adanya gejolak atau aksi massa akibat ketidakpuasan penyelenggara negara” ujarnya.
Kepala Desa Mbaruai Ependy Ginting yang mau ditemui awak media di kantornya, Senin (21/7/2025) sekira pukul 14.00 WIB, tidak berada di kantornya,.
Sementara keterangan dari Kasi Pemerintahan yang tak bersedia menyebut namanya mengatakan kalau Kepala Desa ada urusan di luar dan tidak dapat di hubungi, lanjutnya terkait yang ingin dikonfirmasi awak media kasi pemerintahan Desa Mbaruai yang tak lain merupakan anak Kepala Desa sendiri sudah di periksa di Inspektorat Kabupaten. Deli Serdang” tanyakan saja sama Inspektorat kami sudah diperiksa terkait 19 poin aduan warga itu” ujar Kasi Pemerintahan itu.(HES)
