Kamis, Maret 12, 2026
spot_img

Bupati Asahan terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara

Hari ini, Kamis 10 April 2025, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Asahan Dr. Ir Oktoni Eriyanto, MM menyambut dengan hangat kunjungan Ketua Tim dan Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Asahan. Berlangsung di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Asahan kunjungan ini memiliki tujuan untuk membahas permasalahan dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Asahan yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Asisten I Pemkab. Asahan Ibu Ade sofianita, S,STP, Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Bapak Ir. Oktoni Eryanto ,MMA, Fungsional Dinas Perkebunan perternakan Prov. Sumut Bapak Indra Gunawan Girsang, Fungsional Dinas Penanaman Modal PTSP Prov. Sumut Bapak Yoyon, Komisi anggota Dewan Komisi A DPRD Prov. Sumut , Ketua Komisi A DPRD Prov. Sumut Fraksi PKS Bapak Assoc. Prof. Dr. Usman Jakfar, Lc., MA, Wakil Ketua Komisi A DPRD Prov. Sumut Fraksi PKB Bapak Zeira Salim Ritonga, SE, Anggota Komisi A DPRD Prov. Sumut Fraksi Golkar Bapak H. M. Yusuf, SH., M.Hum, Anggota Komisi A DPRD Prov. Sumut Fraksi PDI P Bapak Paltak Siburian. SH, Plt. Kadis PMPTSP Kabupaten Asahan danPerwakilan PT. CSIL Bapak Sofian Ginting, Perwakilan PT. TST Bapak J. Bancin, Manager PTPN IV Reg I Bapak Luli Agozali, Perwakilan PTPN Reg Sei Dadap Bapak Khairul A, Perwakilan PT. Bridgestone Bapak Zikri H, Perwakilan PT. Gunung Melayu Bapak Agus Salim, Perwakilan PTPN Reg II Pulau Raja Bapak Iswan H. Nasution, Perwakilan PT. Puluhan Seruwai Bapak M. Juhri, Perwakilan PT. Warisan Telma Bapak Mahrukar dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Asahan yang disampaikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan Kabupaten Asahan Dr. Ir. Oktoni mengatakan bahwa Permasalahan HGU di Kabupaten Asahan beberapa perusahaan di Kabupaten Asahan belum memiliki HGU, yang dapat menyebabkan konflik agraria dan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Asahan berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan sinergi melalui DPRD Provinsi serta instansi vertikal yang berkaitan. Bupati Asahan kemudian mengajak kepada semua pihak untuk membangun komitmen bersama dengan tujuan agar pemanfaatan lahan oleh perusahaan sesuai regulasi dan membawa manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Pemerintah Kabupaten Asahan sangat terbuka terhadap masukan dan dorongan dari DPRD Provinsi untuk mencari solusi atas persoalan ini.

Di akhir kata sambutannya, dengan semangat kolaborasi, Bupati Asahan berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam memecahkan permasalahan HGU dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Asahan. (As)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

PMI Medan dan Palang Merah Amerika Paparkan Program Ketahanan Panas kepada Pemko Medan

Medan - Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Medan bersama perwakilan Palang Merah Amerika beraudiensi dengan Pemko Medan, Kamis (12/3/2026). Rombongan diterima Wakil Wali Kota...

Sumut Kembangkan Satu Data Tunggal Bencana

MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut mengembangkan satu data tunggal kebencanaan melalui portal...

Dewan Pendidikan Taput Dilantik, Diharapkan Dorong Kemajuan Pendidikan dan Pembentukan Karakter

Taput (Neracanews) - Bupati Tapanuli Utara (Taput) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, melantik anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Taput dalam acara yang berlangsung di SMP Negeri...

Wabup Taput Buka Forum RKPD 2027 Fokus pada Akselerasi Ekonomi dan Kualitas SDM

Taput (Neracanews) - Wakil Bupati Tapanuli Utara (Taput) Deni Parlindungan Lumbantoruan, didampingi Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, membuka secara resmi Forum Lintas Perangkat...

NCW Terima Balasan Klarifikasi Imigrasi Soal 10 WNA, Minta Proses Hukum Dibuka Secara Transparan

Bekasi – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya menyatakan telah menerima balasan resmi dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang terkait permohonan...