Taput (Neracanews) – Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Martua, Kantor Bupati, Senin (16/03/2026).
Pertemuan ini memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mempercepat implementasi transaksi pemerintah berbasis digital.
Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, perwakilan Forkopimda, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS). Kehadiran seluruh pimpinan perangkat daerah menegaskan komitmen kolektif Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menghadapi tantangan ekonomi makro tahun ini.
Bupati menekankan penguatan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Meski laporan Bank Indonesia menunjukkan harga pangan menjelang Idul Fitri 1447 H secara relatif stabil, ia menginstruksikan jajarannya untuk tetap siaga memantau stok komoditas strategis guna mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
“Kunci utama pengendalian inflasi adalah sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder. Kita harus mampu membaca peluang dari data yang disajikan oleh BPS dan BI agar langkah intervensi yang kita ambil memiliki akurasi yang tinggi,” ucap Bupati.
Sebagai solusi jangka panjang di sektor hulu, Pemkab Tapanuli Utara tengah merencanakan Kawasan Pertanian Terpadu dengan melibatkan petani milenial. Bupati berharap Bank Indonesia dapat bersinergi dalam modernisasi sektor pertanian melalui dukungan pakar dan pemanfaatan data akurat, sehingga proses penanaman hingga hilirisasi produk dapat lebih terukur dan produktif.
Terkait percepatan digitalisasi, TP2DD terus didorong untuk memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini diambil untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi juga diharapkan dapat menutup celah kebocoran anggaran dan mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.
Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kondisi global, seperti fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak langsung pada biaya logistik. Beliau meminta seluruh jajaran asisten dan dinas terkait untuk peka terhadap data ekonomi makro nasional agar langkah-langkah intervensi daerah, termasuk pengelolaan subsidi, dapat dilakukan secara tepat sasaran. (Henry)
