Tambang Batu Diduga Ilegal Beroperasi di Aliran Sungai Situmandi, LSM PAKAR RI Desak Kapolda Sumut Tindak Tegas Pengusaha

Taput (Neracanews) – Pertambangan di duga tanpa Izin yang berlokasi di aliran sungai situmandi Parhitean Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sampai saat ini jadi permasalahan yang berlarut.

Pengurus LSM PAKAR RI, Harris Lumbantoruan dan Tim minta Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, berantas mafia tambang tanpa izin di aliran sungai situmandi Parhitean Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung.

Harris menilai, penambang ilegal yang memproduksi batu gunung, yang dilakukan oleh para pengusaha inisial PH, BH, DKK diduga tidak memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial bahkan sampai merusak Jalan Usaha Tani milik warga desa parbaju toruan yang bertani dekat lokasi tambang.

“Penambang tanpa izin, dapat memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horisontal di dalam masyarakat,” kata Harris kepada awak media, Selasa (25/2/2025)

Penambang ilegal juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat sekitar.

“Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya, mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya,” ujarnya.

Harris juga menilai tambang ini sudah terjadi sekian lama di aliran sungai situmandi Parhitean Kelurahan Partali Toruan, Kecamatan Tarutung, bahkan pihak penegak hukum seakan tutup mata dan terkesan ada pembiaran, khususnya aktifitas tambang ilegal, tanpa adanya penindakan dari aparat yang berwenang dalam hal ini Polres Taput.

Dari sisi regulasi, penambangan ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lebih lanjut kata Harris, bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160.

Untuk itu Harris Lumbantoruan minta Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto harus mengambil langkah tegas. (Henry)

SUMPAH PEMUDAspot_img
PENGADUAN POL PPspot_img
PENGADUAN DLH KOTA MEDANspot_img
CEGAH STUNTINGspot_img
NOMOR DARURAT DAMKARspot_img
SIAGA BENCANA BANJIRspot_img
CEK KESEHATAN GRATISspot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Peringati Hari Pahlawan, Forkopimcam Plus Natal Gelar Upacara Khidmat di Lapangan Merdeka

Neracanews | Mandailing Natal - Pemerintah Kecamatan Natal bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Plus Natal menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026...

Bupati Asahan Terima Hibah Tanah dan Bangunan dari Kantor Imigrasi

MEDAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan dari Kantor Imigrasi Kelas II...

Bupati Asahan Hadiri Peresmian DESK Investasi 2026, Dorong Peningkatan Investasi Daerah

MEDAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri peresmian DESK Investasi 2026 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera...

Wakil Bupati Asahan Serahkan Santunan kepada Kaum Dhuafa, Wujud Kepedulian terhadap Sesama

KISARAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menyerahkan santunan kepada kaum dhuafa dalam kegiatan sosial yang digelar di Yayasan Khairunas LPM, Jalan Gergaji...

Pemkab Asahan Gelar Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan, Perkuat Sinergi dan Kolaborasi

KISARAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar acara pisah sambut Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan dari Letkol Inf. Edy Syahputra, S.H., M.S.P., kepada pejabat baru Letkol...