Komando Tarigan: Pemkab Karo Komitmen Wujudkan Karo Unggul Melalui Kebangkitan Ekonomi Desa

Dairi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran koperasi sebagai ujung tombak kemandirian ekonomi desa melalui kehadiran dalam forum diskusi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang digelar oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Republik Indonesia di Kantor Bupati Dairi, Rabu (4/6/2025).

Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, hadir langsung dalam forum tersebut bersama sejumlah kepala daerah dari wilayah Sumatera Utara. Forum ini menjadi sarana untuk merumuskan langkah bersama dalam percepatan pembentukan KDMP serta menjawab tantangan nyata yang dihadapi di tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Wakil Bupati Komando Tarigan, koperasi desa bukan sekadar kelembagaan ekonomi, tetapi juga representasi dari semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat desa dalam membangun kemandirian.

“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi milik dan gerakan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hadir bukan hanya sebagai fasilitator, tapi juga sebagai pendamping agar koperasi tumbuh sehat dan mampu menjawab kebutuhan warga desa,” ujarnya.

Masih dalam forum diskusi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) itu, Komando Tarigan menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Karo menilai bahwa KDMP dapat menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengelola potensi lokal secara kolektif, meningkatkan nilai tambah produk desa, serta memperkuat distribusi dan akses pasar,” ujar dia.

“Dalam jangka panjang, koperasi desa yang kuat akan menjadi fondasi ketahanan sosial ekonomi, sekaligus pilar pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.

“Petani kita itu rata-rata korban terlalu panjangnya rentang kendali distribusi sehingga tengkulak yang untung. Kadang-kadang, panen padi rugi, panen cabai rugi. Maka dengan Kopdes ini, akan memotong rantai panjang,” simpulnya.

“Intinya, Pemkab Karo komitmen wujudkan Karo Unggul dalam semua sektor melalui semangat kolaborasi dan mendorong kebangkitan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 269 desa/kelurahan di 17 Kecamatan ss-Kabupaten Karo,” paparnya.

Diskusi ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan RI, dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Pemerintah Kabupaten Karo menyatakan siap mempercepat proses pembentukan KDMP di wilayahnya, sesuai dengan arahan nasional yang berpihak pada ekonomi rakyat.

Mengutip sebagian atau seluruh isi berita dan foto tanpa izin Redaksi adalah bentuk plagiat sesuai Kode Etik Jurnalis (KEJ) Indonesia ďan Undang-undang nomor 40/1999 tentang Pers. (As)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Setelah Dilapor, Dicari 23 Hari Polrestabes Medan Minta Ajak Terlapor Kekantor Polisi

Medan - Kopolrestabes Medan, Jhon Calvin Simanjuntak, melalui juru periksa (Juper) di Satreskrim, mengatakan terlapor penggelapan sepeda motor tidak bisa ditangkap, karena masih dalam...

Bupati Karo Himbau Masyarakat Untuk Tidak Membuang Sampah Di Saluran Drinase

Tingginya intensitas hujan di kecamatan Kabanjahe beberapa hari ini meyebabkan ruas jalan Jamin Ginting tepatnya di sekitar simpang tiga masjid Agung dan di jalan...

Kritisi Kegiatan Retreat Pimpinan DPRD se-Indonesia, DPD Pemuda Demokrat Sumut: Tidak Akan Berdampak Bagi Daerah

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) saat ini sedang menggelar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung...

Gerak Cepat, Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi Tangkap Pelaku Pembunuhan Sadis

TEBING TINGGI - Gerak cepat Polres Tebing Tinggi dalam mengungkap kasus pembunuhan kembali membuahkan hasil. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku penganiayaan yang...

Ambil Sawit Di Lahan Status Quo, Kantor Hukum Bintang Keadilan Prapidkan Polres Padanglawas

Padanglawas || Kantor hukum Bintang Keadilan ajukan praperadilan terhadap Polres Padanglawas terkait penangkapan dan penetapan tersangka tiga orang warga yang dinilai cacat prosedur. Hal tersebut...