Karo – Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang tandatangani Nota Kesepakatan Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara Kantor wilayah (Kanwil) Direkorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Karo di Ruang Rapat Bupati Karo, Rabu (14/06/2023).
Pada kesempatan ini bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo mengapresiasi penyelenggaraan rapat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus Penandatanganan Nota Kesepakatan Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara tersebut.
“Hal ini menunjukkan bahwa betapa Kementerian Keuangan sangat memperhatikan laju proses pengelolaan keuangan, dalam hal ini sektor Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mengingat bahwa alokasi DAK memiliki perlakuan khusus yaitu pembatasan jadwal penyaluran, maka konsekuensi yang diterima adalah tidak terealisasinya DAK yang telah diperuntukkan bagi Kabupaten Karo”, ungkap bupati.
“Sesuai ketentuan batas akhir penyampaian dokumen pencairan DAK tahap pertama paling lambat tanggal 21 Juli 2023, jika ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi maka dipastikan Pemerintah Pusat tidak akan menyalurkan DAK tahap pertama untuk tahun anggaran 2023 ini”, tambah bupati.
Bupati berharap agar seluruh pimpinan Perangkat Daerah memanfaatkan forum tersebut sebagai media berkosultasi dan diskusi agar setiap kendala dalam penyusunan dokumen dimaksud dapat diatasi sehingga realisasi penyaluran DAK dapat terlaksana dengan baik.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Syaiful, SE, AK, MM, Kepala KPPN Sidikalang, Nova Juliana Sianturi serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. (As)
