Kamis, Februari 19, 2026
spot_img

Konflik Lahan Eks HGU, Poktan Sepakat Tani Kecewa PTPN II Tidak Hadiri RDP

Binjai – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Ketua DPRD Binjai H.Noor Sri Alamsyah Putra dengan Kelompok Tani Sepakat Tani dan PT Pekebunan Nusantara II (PTPN II) terkait membahasan konflik PTPN II dengan pihak Kelompok Tani Sepakat Tani terpaksa di skor akibat ketidak hadiran pihak PTPN II, Selasa (07/05/2022) pukul 10.00 wib, digedung DPRD kota Binjai jln Veteran, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.

Tidak hadirnya pihak PTPN II di RDP (Rapat Dengar Pendapat) disesalkan oleh pihak kelompok tani dan ketua DPRD Kota Binjai.

Ketua Kelompok Tani Sepakat Tani Periswanto didampingi Kordinator LSM GATWANTRA Kota Binjai M.Simarmata menyampaikan kekecewaannya terhadap PTPN II yang identik dengan kata konflik sebab sengketa yang ada di Sumut kebanyakan eks HGU PTPN II. Kecewaan semakin bertambah dengan ketidak hadiran pihak PTPN II dalam RPD, hari ini.

“Seharusnya pihak PTPN II hadir dalam RDP ini, kalau tidak hadir berarti pihak PTPN II telah ingkar janji, selanjutnya kita dari pihak Sepakat Tani bertindak tegas untuk menyurati pihak – pihak terkait agar secepatnya untuk melakukan penguasaan lahan yang menurut kami berada diwilayah Kota Binjai,” Tegas M.Simarmata

Masih kata M.Simarnata, Poktan (kelompok tani) Sepakat Tani yang tergabung dari masyarakat kota Binjai telah mendirikan plang dilahan eks HGU PTPN II yang berada di jalan Bangau kelurahan Mencirim dan di kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.

“Kami telah mendirikan beberapa titik plang Poktan Sepakat Tani di lahan eks HGU PTPN II yang berada di jalan Bangau, kelurahan Mencirim, kami Poktan Sepakat Tani Terus berjuang untuk mengusahai lahan sesuai PP No.10 Tahun 1986 tentang perluasan wilayah Kota Binjai pada pasal 2, disitu jelas tertulis Desa Tunggurono keseluruhan masuk wilayah kota Binjai,” ungkap Simarmata kepada wartawan.

Sementara itu, Periswanto selaku ketua Poktan Sepakat Tani menyesalkan hasil dari RDP ini, pasalnya belum juga ada titik terang dan masih menunggu kabar dari pihak DPRD kota Binjai.

“Kenapa ketua DPRD kota Binjai belum bisa memutuskan hasil RDP ini, padahal sudah jelas pihak PTPN II satupun tidak ada yang hadir, dan kita selanjutnya masih menunggu keterangan dari pihak DPRD, dan harapannya Pemko Binjai mendukung penuh Poktan Sepakat Tani untuk berjuang mengusahai lahan eks HGU PTPN II ini.” Pungkasnya.

Dalam kegiatan RDP (rapat dengar pendapat) ini turut hadir, Ketua DPRD kota Binjai H.Noor Sri Alamsyah Putra, Ketua Poktan Sepakat Tani dan anggota pengurus, Kapolsek Binjai Timur, AKP Aripin Pardede, Kasat Intel Polres Binjai, Kanit Intel Polres Binjai, Staf Ahli Pertanahan Pemko Binjai, Kabag Hukum Pemko Binjai Salam Deni, Camat Binjai Timur, Lurah Mencirim dan Lurah Tunggurono.

Penulis : S.Turnip

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Wabup Asahan Pimpin Apel Hari Kesadaran Nasional, Tekankan Disiplin dan Budaya Kerja

Asahan, 18 Februari 2026 — Wakil Bupati Asahan, Rianto, memimpin pelaksanaan Apel Hari Kesadaran Nasional yang digelar di halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu pagi....

Wabup Asahan Salurkan 500 Paket Sembako untuk Korban Banjir di Sei Dua Hulu

Wakil Bupati Asahan, Rianto, menyalurkan 500 paket sembako kepada warga terdampak banjir di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Rabu (18/02/2026). Bantuan tersebut...

Seluruh Sungai Meluap Gegara Hujan Sehari Satu Malam di Tapteng

Tapanuli Tengah Badiri (Neracanews) - Balum hilang dari benak masyarakat kejadian banjir tanggal 11 dan 15 Februari 2026. Pada Senin kemarin masyarakat Tapteng kembali...

SBSI Apresiasi Presiden Prabowo ‘Perbaiki Kesejahteraan Hakim Ad Hoc’

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-KSBSI) mengapresiasi langkah presiden yang secara konkrit menerima aspirasi Hakim ad hoc dan kalangan...

Antonius Ginting Dobrak Standar Pelayanan Kesehatan dan Kependudukan Karo

KARO - Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, secara konsisten memperkuat kualitas pelayanan publik di wilayahnya. Langkah ini diambil guna memastikan...