Senin, Oktober 6, 2025
spot_img

Konflik Lahan Eks HGU, Poktan Sepakat Tani Kecewa PTPN II Tidak Hadiri RDP

Binjai – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Ketua DPRD Binjai H.Noor Sri Alamsyah Putra dengan Kelompok Tani Sepakat Tani dan PT Pekebunan Nusantara II (PTPN II) terkait membahasan konflik PTPN II dengan pihak Kelompok Tani Sepakat Tani terpaksa di skor akibat ketidak hadiran pihak PTPN II, Selasa (07/05/2022) pukul 10.00 wib, digedung DPRD kota Binjai jln Veteran, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.

Tidak hadirnya pihak PTPN II di RDP (Rapat Dengar Pendapat) disesalkan oleh pihak kelompok tani dan ketua DPRD Kota Binjai.

Ketua Kelompok Tani Sepakat Tani Periswanto didampingi Kordinator LSM GATWANTRA Kota Binjai M.Simarmata menyampaikan kekecewaannya terhadap PTPN II yang identik dengan kata konflik sebab sengketa yang ada di Sumut kebanyakan eks HGU PTPN II. Kecewaan semakin bertambah dengan ketidak hadiran pihak PTPN II dalam RPD, hari ini.

“Seharusnya pihak PTPN II hadir dalam RDP ini, kalau tidak hadir berarti pihak PTPN II telah ingkar janji, selanjutnya kita dari pihak Sepakat Tani bertindak tegas untuk menyurati pihak – pihak terkait agar secepatnya untuk melakukan penguasaan lahan yang menurut kami berada diwilayah Kota Binjai,” Tegas M.Simarmata

Masih kata M.Simarnata, Poktan (kelompok tani) Sepakat Tani yang tergabung dari masyarakat kota Binjai telah mendirikan plang dilahan eks HGU PTPN II yang berada di jalan Bangau kelurahan Mencirim dan di kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur.

“Kami telah mendirikan beberapa titik plang Poktan Sepakat Tani di lahan eks HGU PTPN II yang berada di jalan Bangau, kelurahan Mencirim, kami Poktan Sepakat Tani Terus berjuang untuk mengusahai lahan sesuai PP No.10 Tahun 1986 tentang perluasan wilayah Kota Binjai pada pasal 2, disitu jelas tertulis Desa Tunggurono keseluruhan masuk wilayah kota Binjai,” ungkap Simarmata kepada wartawan.

Sementara itu, Periswanto selaku ketua Poktan Sepakat Tani menyesalkan hasil dari RDP ini, pasalnya belum juga ada titik terang dan masih menunggu kabar dari pihak DPRD kota Binjai.

“Kenapa ketua DPRD kota Binjai belum bisa memutuskan hasil RDP ini, padahal sudah jelas pihak PTPN II satupun tidak ada yang hadir, dan kita selanjutnya masih menunggu keterangan dari pihak DPRD, dan harapannya Pemko Binjai mendukung penuh Poktan Sepakat Tani untuk berjuang mengusahai lahan eks HGU PTPN II ini.” Pungkasnya.

Dalam kegiatan RDP (rapat dengar pendapat) ini turut hadir, Ketua DPRD kota Binjai H.Noor Sri Alamsyah Putra, Ketua Poktan Sepakat Tani dan anggota pengurus, Kapolsek Binjai Timur, AKP Aripin Pardede, Kasat Intel Polres Binjai, Kanit Intel Polres Binjai, Staf Ahli Pertanahan Pemko Binjai, Kabag Hukum Pemko Binjai Salam Deni, Camat Binjai Timur, Lurah Mencirim dan Lurah Tunggurono.

Penulis : S.Turnip

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Mengaku Tugas PLN Datangi Warga, Lalu Kabur

Medan - Dua oknum mengaku dari pihak PLN membawa surat tugas yang sudah kedaluarsa mendatangi rumah warga, di jalan Ambai, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan...

Ribuan Alumni Meriahkan Janabadra Club Rendezvous 2025 dan Dies Natalis UJB ke-67

LEBIH dari seribu alumni Universitas Janabadra atau UJB memadati halaman kampus merah dalam acara Janabadra Club Rendezvous (JCR) 2025, dalam rangka memperingati Dies Natalis...

PSBD Asahan ke-6 Hadirkan Inovasi: Sinergi Budaya, Ekonomi Digital, dan Vokasi

Kisaran — Pekan Seni Budaya Daerah (PSBD) ke-6 Kabupaten Asahan tahun ini tampil berbeda dengan menghadirkan beragam inovasi yang memperkuat sinergi antara pelestarian budaya...

Dari PSBD Menuju Taman Kebhinekaan: Asahan Tunjukkan Kekuatan dalam Keberagaman

Kisaran – Pekan Seni Budaya Daerah (PSBD) ke-6 Kabupaten Asahan tidak sekadar menjadi ajang pertunjukan seni, tetapi momentum penting dalam memperkokoh jati diri dan...

Kebijakan Pengelolaan APBD Pemkab Taput, Tuai Kritikan Oleh Warga Terdampak Banjir Pahae

Taput (Neracanews) - Tuai kritikan terhadap kebijakan pengelolaan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, datang dari warga terdampak bencana banjir bandang yang menerjang wilayah...