Taput Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara bersama tim gabungan TNI/Polri menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat) di beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sabtu (2/8/2025) malam hingga Minggu (3/7) dini hari. Operasi ini tanpa di dampingi oleh Dinas Sosial.
Tim gabungan yang menyisir sejumlah cafe dan tempat hiburan malam di Kecamatan Siatas Barita dan Siborongborong, operasi yang berhasil mengamankan 6 orang dari Siatas Barita
Plt Kasatpol PP Kabupaten Taput, Mutiha Simaremare melalui Kabid Perda Gomgom Tampubolon mengatakan pelaksanaan operasi pekat ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Satpol PP Kabupaten guna meminimalisir penyakit masyarakat.
“Operasi ini akan terus dilakukan dalam rangka meminimalisir penyakit masyarakat, terutama mencegah peredaran miras san prostitusi. Kami akan laksanakan di seluruh kecamatan,” ungkapnya.
Dijelaskannya, bahwa dalam Operasi Pekat ini pihaknya membagi menjadi dalam dua tim. Satu tim melaksanakan operasi di kecamatan Siatas Barita, dan satu tim lagi melaksanakan Operasi Pekat prostitusi di kecamatan Siborongborong.
Operasi kali ini, Satpol PP berhasil mengamankan sejumlah wanita malam yang diamankan dari tiga lokasi hiburan malam. Dari Kafe Taruli diamankan 2 orang, dari Kafe Tuak Oldstar sebanyak 6 orang, dan dari Kafe Las Vegas 1 orang. Seluruhnya kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Taput untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut.
Disinggung tentang ketidak hadiran Dinsos Taput, Gomgom Tampubolon menjelaskan pihaknya telah melayangkan surat kepada Dinas Sosial untuk ikut serta dalam razia tersebut. Namun, hingga pelaksanaan, tidak ada respon dari pihak Dinas Sosial.
“Kami sudah bersurat kepada Dinas Sosial untuk pelibatan dalam kegiatan ini, namun tidak ada tanggapan. Karena itu mereka tidak hadir dalam operasi tadi malam,” ujar Tampubolon pada media ini di ruang kerjanya. Senin (4/8/2025).
Akibat ketidakhadiran Dinas Sosial, penanganan terhadap para wanita malam yang diamankan menjadi terbatas. Tidak ada pendampingan sosial ataupun asesmen lanjutan. Seluruh perempuan yang diamankan akhirnya dipulangkan setelah didata dan diberikan pembinaan awal oleh petugas Satpol PP.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Taput, Denny Simamora saat di konfirmasi menyatakan bahwa absennya Dinas Sosial bukan disebabkan kelalaian, melainkan karena kendala anggaran. Ia mengaku telah menginstruksikan dua staf untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, namun perintah itu tidak dijalankan karena tidak adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
“Benar saya di beritahu oleh Satpol PP, dan saya sudah perintahkan dua orang staf, tapi mereka tidak bersedia ikut karena tidak ada SPPD. Anggaran kami memang sangat terbatas, hanya sekitar Rp300 juta untuk satu tahun,” ungkap Denny dikantornya.
Simamora juga menjelaska. prosedur penanganan terhadap para wanita malam yang terjaring dalam razia tersebut. Ia menilai bahwa seharusnya Satpol PP menyerahkan hasil penertiban kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan lanjutan.
“Kami menyayangkan sikap Satpol PP yang langsung memulangkan para wanita malam tanpa koordinasi dengan kami. Padahal, kami adalah instansi yang berwenang dalam hal pembinaan sosial,” tegasnya.
Denny menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Bupati Tapanuli Utara,, agar Dinas Sosial memperoleh anggaran khusus untuk kebutuhan mendesak. (Henry)
