Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Tangkap 10 WNA Langgar Aturan, Operasi Masif Dua Hari Menyasar Apertemen dan Industri

BEKASI — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi berhasil mengamankan sebanyak 10 (sepuluh) Warga Negara Asing (WNA) dalam Operasi Pengawasan Orang Asing yang berlangsung selama dua hari, tepatnya pada 15 hingga 16 Juli 2025. Operasi tersebut menyasar sejumlah apartemen dan kawasan industri yang berada dalam wilayah kerja Imigrasi Bekasi, baik di Kota maupun Kabupaten Bekasi.

Dari hasil operasi itu, 1 WNA diketahui menggunakan penjamin atau sponsor fiktif, 8 WNA didapati menyalahgunakan izin tinggal, dan 1 WNA lainnya terbukti melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Anggi Wicaksono, menjelaskan bahwa operasi dilakukan secara terukur dan terkoordinasi dengan sejumlah pihak. Tim pengawasan dibagi menjadi beberapa regu untuk menyasar lokasi-lokasi yang menjadi target pengawasan di apartemen, pemukiman, serta kawasan industri.

“Operasi ini kami laksanakan selama dua hari dengan melibatkan tim dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim). Dari pengawasan di lapangan, kami berhasil mengamankan 10 WNA dengan tingkat pelanggaran yang bervariasi. Saat ini, seluruhnya sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di ruang detensi Kantor Imigrasi Bekasi,” ujar Anggi dalam keterangannya, Jumat (18/7).
Menurutnya, pengawasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap WNA yang tinggal dan beraktivitas di wilayah Bekasi mematuhi aturan keimigrasian, memiliki dokumen sah, serta menjalankan aktivitas sesuai izin yang diberikan.

“Imigrasi Bekasi terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait melalui forum Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) serta menggelar operasi rutin secara berkala. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban wilayah dari potensi pelanggaran keimigrasian,” tegasnya.

Operasi semacam ini juga menjadi sinyal kepada pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan sistem keimigrasian, bahwa pelanggaran sekecil apapun akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PENGADUAN DLH KOTA MEDANspot_img
CEGAH STUNTINGspot_img
NOMOR DARURAT DAMKARspot_img
SIAGA BENCANA BANJIRspot_img
CEK KESEHATAN GRATISspot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Bupati dan Forkopimda Asahan Tinjau Pilkades Serentak 2026

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama unsur Forkopimda Kabupaten Asahan meninjau langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Desa...

Bupati Asahan Hadiri Peluncuran Program Jaksa Sahabat Pendidik

MEDAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Jaksa Sahabat Pendidik yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera...

Rico Waas: Purnatugas Bukan Akhir Pengabdian, tapi Membuka Lembaran Baru

Medan - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas agar tidak memandang...

Lapas Pancurbatu Dukung Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi WBP

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (6/10/2026). Rapat...

LSM GERRAM Kecam Keras Kadis LH Kabupaten Bekasi, Paulus Simalango: Jangan Hina Wartawan Yang Datang Melakukan Konfirmasi Dugaan Korupsi

BEKASI — Ketua Umum LSM GERRAM (Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat), Paulus Simalango, S.H., mengecam keras dugaan tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi,...