Kamis, Oktober 23, 2025
spot_img

Terima Hasil Riset RPJPD FISIPOL UGM Tahun 2005-2025, Bupati Dairi: Perlu Kerja Keras

DAIRI – Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu menerima kunjungan tim Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang dipimpin Wakil Direktur PPKK FISIPOL UGM Dr. Arie Ruhyanto.

Kunjungan ini dalam rangka penyerahan hasil riset evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 di ruang rapat bupati, Rabu (5/7/2023).

Kepada Bupati, Kepala Bappeda A.Tinambunan, menyampaikan hasil dari evaluasi RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 ini akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk penyusunan Rencana Awal RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 mendatang.

“RPJPD ini akan menjadi acuan dan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Tinambunan.

Selanjutnya dalam tanggapannya, Bupati Eddy Berutu menyampaikan dari hasil riset yang diperoleh ini akan menjadi modal Pemkab Dairi dalam mengambil kebijakan demi membawa kemajuan bagi Kabupaten Dairi di masa mendatang.

 

“Dari beberapa kebijakan kita, rata rata berhasil, namun kondisi ekonomi masyarakat tentu belumlah membaik secara merata, masih banyak masyarakat yang bergantung pada pemerintah. Laporan dari tim Fisipol UGM ini nantinya akan menjadi modal Pemkab Dairi dalam mengambil kebijakan yang mampu membawa perbaikan. Kita masih perlu kerja keras,” ujar bupati.

 

Selanjutnya Bupati Eddy Berutu berharap, Kabupaten Dairi harus menjadi lebih baik dari tahun ke tahun dengan persiapan perencanaan awal (Ranwal) yang lebih matang dan terukur.

 

 

 

 

Disebut sebagai daerah yang ekonominya ditopang oleh sektor pertanian, hilirisasi pertanian, penguatan kelembagaan, kapasitas SDM diperkuat, termasuk pengembangan produk turunan hasil pertanian yang mampu mendobrak perekonomian.

“Semua tentu tak bisa hanya dilakukan pemerintah, butuh support dari semua pihak, anggaran yang kuat, termasuk peran perbankan. Ini adalah proses awal menggapai visi misi daerah yang sejalan dengan visi RPJPD,” katanya.

Sebelumnya, dalam laporannya, Dr. Arie Ruhyanto menyampaikan evaluasi RPJPD periode sebelumnya 2005 hingga tahun berjalan 2023 ada poin yang menunjukkan perkembangan. Indeks gini (red: tingkat ketimpangan) berada lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara (Provsu).

“Pengangguran juga lebih baik dari Provsu, namun IPM, dan pertumbuhan ekonomi di bawah provinsi yang perlu ditanggulangi.

Berkaca dari pembangunan 20 tahun kebelakang pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan angka kemiskinan. Saya kira secara umum sudah cukup baik, namun butuh ektra kerja untuk membenahinya,” katanya.

Masih kata Arie, secara teoritis dalam membuat perencanaan dasarnya adalah problem based, dan vision based. Dari data sementara tadi, terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum optimal dibandingkan dengan capaian provsu dan nasional.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Dairi, kata Arie, masih perlu meningkatkan upaya untuk dapat mengoptimalkan capaiannya pada RPJPD periode berikutnya. (As)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Rico Waas Ambil Sumpah Janji dan Lantik 53 Pejabat Fungsional, Pesankan Pakai Hati Dalam Bekerja Tunjukkan Profesional dan Integritas

Sebanyak 53 orang Pejabat Fungsional diambil sumpah janji dan dilantik oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di ruang rapat III, Balai...

Pemprov Sumut Tata Ulang Struktur OPD, Tingkatkan Efektivitas Pemerintahan

‎MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah melakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah (OPD) secara menyeluruh. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan...

Tanah Terluka Iman Bangkit, ‎Seruan dari Sihaporas Tutup TPL Terus Menggema

‎MEDAN - Konflik sosial yang sudah berlangsung lama antara PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat Lamtoras dan Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terus...

Skandal ADD Kuta Male: Warga Desak Audit dan Periksa Kapala Desa

Karo – Dugaan penyelewengan Dana Desa (ADD) mencuat di Desa Kuta Male, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Minimnya pengawasan dituding membuka celah korupsi...

Warga Tuntut Audit Total Dana Desa Kuta Male, Kades Klaim Fitnah

Pengelolaan dana desa (DD) yang seharusnya transparan dan menjadi ujung tombak pembangunan nasional, justru memicu kegeraman di tengah masyarakat Desa Kuta Male, Kecamatan Kuta...