Jakarta – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar audiensi resmi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. H. Syaifullah Yusup, di Kantor Kementerian Sosial RI Jakarta. Rabu (26/06).
Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., MAP yang juga didampingi dengan jajaran pejabat daerah, sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mendorong efektivitas program-program kesejahteraan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan menyampaikan sejumlah usulan strategis, salah satunya adalah perlunya dukungan Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut Pemkab Asahan, meski DTKS telah diperbarui secara berkala, masih banyak warga rentan yang belum memperoleh jaminan kesehatan karena keterbatasan kuota nasional.
Wakil Bupati Rianto menegaskan bahwa jaminan kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang mutlak dan mendesak untuk dipenuhi, terutama bagi masyarakat prasejahtera yang seringkali menghadapi kendala biaya saat mengakses layanan medis.
Selain isu kesehatan, Pemkab Asahan juga menggagas program Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga miskin, kelompok putus sekolah, dan masyarakat marginal. Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pada pendidikan karakter, keterampilan hidup, serta penguatan nilai sosial dan budaya lokal.
Tak hanya itu, Asahan turut menyampaikan permintaan dukungan terhadap berbagai program sosial lainnya, seperti penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, bantuan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui pendekatan Rumah Sejahtera Terpadu.
Menteri Sosial RI, Dr. H. Syaifullah Yusup juga menyambut baik kunjungan Pemkab Asahan dan mengapresiasi langkah proaktif daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Ia menekankan bahwa Kementerian Sosial terbuka terhadap usulan-usulan konstruktif dari pemerintah daerah, terutama yang berbasis data dan terintegrasi dalam sistem nasional kesejahteraan sosial.
“Saya sangat menghargai inisiatif dari Asahan. Data yang akurat dan program yang berpihak pada masyarakat adalah fondasi penting untuk kita bisa bergerak bersama membangun keadilan sosial”. Ujarnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan dokumen resmi dari Pemkab Asahan kepada Menteri Sosial, serta sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi yang berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Asahan dalam mengakselerasi pelayanan publik yang inklusif dan responsif, sekaligus mempertegas peran strategis daerah dalam menyukseskan agenda kesejahteraan nasional. (As)
