Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk terus memperkuat pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (6/10/2025), dengan agenda Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Rico Waas hadir bersama Sekda Wiriya Alrahman, dan pimpinan OPD untuk menanggapi satu per satu pokok pikiran fraksi. Ia menegaskan bahwa alokasi belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi publik, hingga infrastruktur kota.
Rico Waas menjelaskan, belanja modal dalam RAPBD 2026 mencapai 20,08%, yang difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sarana pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas pelayanan umum lainnya.
“Dengan perencanaan yang terarah dan pengawasan pelaksanaan yang ketat, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Medan akan memperkuat pelayanan rumah sakit dan puskesmas, termasuk peningkatan sarana-prasarana, sumber daya manusia, serta kegiatan promotif dan preventif seperti skrining kesehatan dan prolanis.
Ia mengatakan Pemko juga menargetkan seluruh puskesmas berstatus BLUD pada 2026 untuk memperluas jangkauan dan fleksibilitas layanan.
Rico Waas yang bergantian dengan Sekda membacakan Nota Jawaban terhadap fraksi juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan aparatur untuk mendukung budaya pelayanan publik yang profesional, responsif, dan bebas pungutan liar. Pemko juga berkomitmen memperkuat sistem digital dalam layanan kependudukan dan perizinan, serta mengoptimalkan PAD agar kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan dan infrastruktur yang lebih baik.
Menutup tanggapannya, Rico Waas mengapresiasi seluruh masukan fraksi DPRD sebagai catatan strategis untuk penyempurnaan kebijakan.
“Seluruh saran dan kritik fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan APBD 2026 demi mewujudkan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya. (As)
