Medan – Sejak awal kepemimpinannya, Wali Kota Medan Bobby Nasution telah menetapkan bidang kesehatan menjadi salah satu program prioritas untuk ditangani. Sebab, menantu Presiden RI Joko Widodo ini menyadari jika sektor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Terkait itu, suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu ini selalu menekankan kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemko Medan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat benar-benar merasa terlayani.

“Kita ini pelayan masyarakat. Saya tidak mau lagi mendengar ada pegawai rumah sakit atau puskesmas yang marah-marah kepada masyarakat. Orang yang datang untuk berobat, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan obat secara medis, tapi juga obat penawar. Apa itu? Keramahan, ketelitian dan kesabaran kita dalam melayani,” kata Bobby Nasution baru-baru ini.

Tidak itu saja, sebagai upaya peningkatan kesehatan derajat kesehatan masyarakat, terutama warga kurang mampu, orang nomor satu di Pemko Medan ini juga telah meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) terhitung 1 Desember 2022. Lewat kehadiran program tersebut, masyarakat kini merasakan pelayanan kesehatan yang semakin baik.

Bagi masyarakat yang kurang mampu dan belum tercover BPJS Kesehatan, mereka tetap dapat berobat baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan serta di seluruh puskesmas di Kota Medan cukup dengan menggunakan KTP. Kebijakan yang dilakukan Bobby Nasution ini pun telah dirasakan manfaatnya bagi warga kurang mampu.

Di Rumah Sakit Delima di Kecamatan Medan Labuhan misalnya, telah melayani Erawati yang akan menjalani persalinan dengan baik meski menggunakan KTP. Bahkan, warga kurang mampu yang bermukim di Jalan Young Panah Hijau ini pun menjalani operasi Caesar sehingga anaknya berjenis kelamin laki-laki itu lahir sehat dengan selamat.

Pelayanan terbaik pun diberikan puskesmas kepada warga yang berobat menggunakan KTP. Malah saat jam istirahat tiba, pihak puskesmas tetap melayani warga kurang mampu yang datang berobat dengan baik. Hal ini bisa dilihat di Puskesmas Tegal Sari di Kecamatan Medan, sejak buka pukul 08.00 WIB, pihak puskesmas terus melayani masyarakat yang datang berobat hingga tutup sekitar pukul 15.00 WIB.

Dosen Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (FKM USU) Destanul Aulia SKM MBA MEC PhD, menyambut positif adanya program UHC JKMB di Kota Medan. Destanul mengungkapkan, jika UHC memiliki tujuan terciptanya equity (keadilan). Artinya, pemerataan akses bagi siapa pun.

“Nah, sekarang Medan sebagai kota yang dinyatakan sudah UHC, menunjukkan bahwa semua masyarakat Kota Medan sudah terjamin hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia,” bilang Destanul saat dihubungi, Senin (21/2).

Destanul menambahkan, jika apa yang menjadi tagline dan semangat Bobby Nasution lewat kolaborasi, imbuhnya, harus diresapi dan menjadi mindset utama seluruh jajaran, terutama tenaga kesehatan di Kota Medan. Sebab, dengan kolaborasi akan terintegrasi lah pelayanan kesehatan tersebut.

“Jadi, betul lah semangat kolaborasi yang diusung Pak Wali itu agar mengakar ke semuanya, termasuk ke masyarakat Kota Medan. Kalau itu sudah jadi prinsip kita, maka dengan kata lain semua bisa memainkan perannya, pemerintah, masyarakat, akademisi dan seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Karo- Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang bersama Forkopimda Karo menghadiri acara dalam rangka FGD Pembentukan Kesatuan Kewilayahan Kawasan Tertentu Sebagai Kajian konsep pengamanan destinasi pariwisata Super Prioritas Danau Toba,Sumatera Utara di Hotel Niagara Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, Sumut, Rabu (22/2/2023).

Menkopolhukam dalam sambutannya menyampaikan, pariwisata harus di kelola dengan sebaik-baiknya dengan pembangunan – pembangunan dibidang lainnya.

Disampaikan Menkopolhukam, kalau tempat wisata itu bagus akan meningkatkan perekonomian di daerah wisata itu akan bertumbuh dengan sendirinya dan investasi – investasi akan masuk ke daerah wisata tersebut.

“Sekarang kepercayaan publik kepada pemerintah terkait keamanan dan kenyamanan itu naik lagi sampai 79,3 persen. Ini tinggi bangat dan ini kontribusi terbesar saya kira ini peningkatan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Kalau kita bekerja dengan sungguh- sungguh dan dengan baik akan meningkatkan,” ujar Menkopolhukam.

Selanjutnya, disampaikan, dikawasan destinasi pariwisata super prioritas dibuat acara dan diharapkan dapat dikerjakan dengan bersungguh-sungguh.

“Tergantung hasil diskusi ini kalau ada nantinya yang sangat penting untuk menambah anggota kepolisian di kawasan wisata akan di lakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut Menkopolhukam mengajak pemerintah kabupaten yang berada di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, supaya membayangkan bagaimana memikirkan dari berbagai aspek.

“Harus kita lihat dulu aspek apa saja untuk mendukung dan meningkatkan destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, sehingga para wisatawan merasa aman dan nyaman saat berwisata,” ujarnya.

Menkopolhukam meminta Kapoldasu dan Gubsu untuk membantu bagaimana memikirkan keamanan dari berbagai aspek, sehingga betul – betul terjadi Danau Toba menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas. “Ini harus benar – benar terjadi dan orang harus nyaman datang kemari,”tandasnya.

“Prospek keamanannya itu harus berjalan dengan bagus. Kalau Negara ini aman dan stabilitas seluruh Indonesia ini bisa terjaga, saya yakin seluruh dunia tidak akan ragu lagi untuk datang berwisata ke Indonesia terkhusus Danau Toba,”sebut Menkopolhukam.

Dalam kesempatan itu, Bupati Karo menyampaikan bahwa Pemkab Karo sangat mendukung Danau Toba menjadi Kawasan Pariwisata Super Perioritas, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Terkait dengan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan, Bupati menyampaikan bahwa kenyamanan bagi wisatawan memang sangat penting, oleh karena itu mari sama-sama kita jaga kondusifitas di kawasan Danau Toba, berikan kesan yang terbaik kepada wisatawan, sehingga kunjungan wisatawan meningkat,”Pungkas Bupati.

FGD ini dibuka langsung oleh Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas, Mahfud, MD turut didampingi oleh Forkopimda Sumatera Utara, Kapolres Tanah Karo AKBP Ronny Nicolas Sidabutar, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan dan Kadis Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Munarta Ginting. (Afs)

Medan – Guna lebih mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tahun 2024 agar lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah di Hotel Saka, Kamis (23/2).

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan dan stakeholder terkait ini dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Ferri Ichsan.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan Ferri Ichsan dalam sambutannya mengatakan acara Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas PKPCKTR Kota Medan ini merupakan tahapan yang wajib bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja di tahun 2024. Tujuan dari forum ini adalah guna validasi usulan dari musrenbang tingkat Kecamatan dan usulan dari Perangkat Daerah lainnya serta stakeholder terkait yang berhubungan dengan Dinas PKPCKTR.

“Nantinya usulan-usulan dari musrenbang Kecamatan, Perangkat Daerah dan stakeholder terkait ini dapat diakomodir untuk diselaraskan dengan program kerja Dinas PKPCKTR.”Kata Ferri Ichsan.

Untuk itu Ferri Ichsan berharap melalui acara Forum Organisasi Perangkat Daerah ini bisa dimanfaatkan oleh para peserta untuk menyampaikan gagasan dan usulan yang bisa dikerjakan oleh Dinas PKPCKTR sehingga sesuai dengan target program kerja yang telah direncanakan.

“Usulan yang disampaikan dalam Forum ini diharapkan selaras dengan rencana kerja, RPJMD serta program prioritas Bapak Wali Kota Medan Bobby Nasution. Agar nantinya mampu menyahuti isu-isu yang berkembang di tahun 2024.”harap Ferri Ichsan.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Kepada Dinas PKPCKTR Kota Medan Endar Sutan Lubis, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Pulungan Harahap ini juga didengar berbagai masukan dan usulan dari perwakilan masing-masing Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait lainya.

Sementara itu Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan Endar Sutan Lubis dalam laporanya mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dengan musrenbang Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah dan kemudian dilanjutkan dengan musrenbang tingkat Kota.

“Jadi kegiatan ini kita lakukan untuk menyerap setiap aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang Kecamatan dan juga masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder yang berkaitan dengan tupoksi kita.”kata Endar Sutan Lubis.

Melalui forum ini Endar Sutan Lubis juga berharap program kerja Dinas PKPCKTR di tahun 2024 dapat lebih optimal sehingga dapat menjawab semua kebutuhan dari masyarakat yang berkaitan dengan tugas dari Dinas PKPCKTR.

“Kita berharap melalui forum ini program kerja yang kita susun untuk tahun 2024 mendatang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terlebih Dinas PKPCKTR Kota Medan memiliki target bagaimana dapat menghilang kawasan kumuh perkotaan di kota Medan.” Harap Sutan Endar Lubis sembari optimis di tahun 2025 kawasan kumuh perkotaan di kota Medan bisa dituntaskan. (Afs)

Suka Makmue – Neracanews | Kabupaten Nagan Raya terima Penganugerahan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kualitas tinggi 2022 tertinggi di Aceh dengan nilai kepatuhan 83. 67,
Rabu 22 Februari 2023.

Kabupaten Nagan Raya meraih peringkat Zona Hijau dari hasil penilaian ombudsman RI perwakilan Aceh.

PJ Bupati Nagan Raya Fitriany Farhas menerima langsung penghargaan kepala Ombudsman RI di kantor ombudsman perwakilan Aceh di Banda Aceh.

Dalam kesempatan itu pejabat Bupati Nagan raya mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman atas penghargaan dan kepercayaannya sehingga kabupaten Nagan Raya mendapat predikat kepatuhan Tinggi standar Pelayanan Publik 2022, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penghargaan dan kepercayaan , kami tidak menyangka akan meraih penghargaan tersebut.

Hadir dalam penganugerahan predikat Kepatuhan kepatuhan standar pelayanan publik kualitas tinggi di Banda Aceh Kadis Dukcapil, Kadis Pendidikan mewakili kadis kesehatan Asisten 3 dan Kabag Organisasi. (Ainon)

Medan – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dan seluruh jajaran kecamatan harus berkolaborasi agar capaian imunisasi polio di Kota Medan memenuhi target. Dari target yang ditetapkan sebesar 96 persen, hingga saat ini capaian vaksin polio baru mencapai 57,55 persen. Demikian salah satu penekanan yang disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 yang dilakukan secara Zoom Meeting dari Command Center Balai Kota Medan, Rabu (22/2).

Didampingi Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman dan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Bobby Nasution mengungkapkan, imunisasi polio merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi tubuh anak dari penyakit polio. Sebab, polio termasuk penyakit berbahaya dan dapat dialami siapa saja, terutama balita.

Dikatakan Bobby Nasution, penyebaran virus ini umumnya terjadi melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi virus polio atau kontak langsung dengan tinja penderita polio. Maka dari itu, menantu Presiden Joko Widodo ini minta kepada masyarakat Kota Medan agar segera membawa anak untuk mendapatkan vaksin polio.

“Saya meminta kepada Dinas Kesehatan dan Kecamatan agar dapat bersinergi untuk mencapai target vaksin polio ini. Yang tidak mau divaksin di puskesmas dapat langsung ke dokternya masing-masing. Saya berharap imunisasi polio ini dilakukan secara tepat dan cakupannya merata di Kota Medan,” kata Bobby Nasution.

Dalam zoom meeting tersebut, Bobby Nasution juga mengingatkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Medan masih memiliki PR, terkait penataan median jalan, trotoar dan tanaman yang berada di trotoar. Dikatakannya, penataan yang dilakukan harus benar-benar baik dan sesuai standar kelayakan.

“Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, yang melihat Kota Medan tidak hanya masyarakatnya saja, tapi juga warga pendatang. Untuk itu tata dengan baik median jalan, trotoar dan tanaman ini karena kini sudah menjadi tanggung jawab Dinas SDABMBK. Apalagi fungsi tanaman bertujuan untuk menjernihkan udara dan estetika kota,” ungkapnya mengingatkan.

Selanjutnya, Bobby Nasution mengatakan, setelah dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Medan, baru belakangan ini melihat mobil tangki penyiram tanaman melakukan penyiramanan. Oleh karenanya, suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu ini minta agar mobil tangki penyiram tanaman dapat ditambah lagi.

“Selain itu, saya juga minta kepada Kadis SDABMBK untuk berkoordinasi agar gedung-gedung dan tempat-tempat usaha yang memiliki tanaman agar dibuat seragam tanamannya,” ujarnya sembari mengajak masyarakat Kota Medan untuk bersama-sama menjaga lingkungan.

Kemudian, Bobby Nasution juga menanyakan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) apakah sudah menyusun jadwal sharing antara perangkat daerah dan kecamatan. Sebab, jelasnya, sharing itu penting dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang ada di masing-masing kecamatan.

Saat Bobby Nasution bertanya dalam zoom meeting, kecamatan mana yang sudah sharing dan berkoordinasi dengan perangkat daerah, Camat Medan Amplas Andrew F Ayu langsung menjawab telah melakukannya. Salah satunya berkoordinasi dengan Dinas SDABMBK untuk mengatasi permasalahan banjir di Jalan Garu VI, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas. “Di samping itu kita juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan membahas terkait traffic light yang ada di Kecamatan Medan Amplas,” jelas Andrew.

Dalam penanganan stunting di Kecamatan Medan Amplas, Andrew mengaku telah berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan yang ada. “Alhamdulillah, ada beberapa perusahaan yang akan memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa makanan tambahan untuk anak stunting di Kecamatan Medan Amplas,” paparnya.

Menyikapi masih banyaknya bus yang masih menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal Tipe A Amplas, Bobby Nasution minta kepada Dinas Perhubungan agar gencar melakukan penertiban sehingga keberadaan terminal yang memiliki fasilitas seperti bandara dan baru diresmikan Presiden Joko Widodo baru-baru ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

“Saya minta Dishub menertibkan bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal Tipe A Amplas. Sebab, terminal itu sudah dibangun dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang,” pungkasnya.

Dalam Rapat Koordinasi yang digelar rutin setiap Minggu ini, Bobby Nasution juga mendengarkan penjelasan dari Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Kota Medan Alexander Sinulingga terkait Kuasa Pengguna Anggaran yang telah menginput perencanaan di Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). “Hingga kini sudah ada 260 KPA yang telah menginput perencanaan di Aplikasi SIRUP. Ada beberapa KPA yang belum melakukan penginputan,” jelas Alexander.

Mendengar penjelasan tersebut, Bobby Nasution langsung mengistruksikan kepada perangkat daerah dan kecamatan yang belum melakukan penginputan segera melakukan penginputan. “Saya minta KPA yang belum melakukan penginputan di Aplikasi SIRUP, secepatnya lakukan penginputan!” tegasnya. (As)