Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) saat ini sedang menggelar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung 15-19 April 2026 di Akademi Militer Magelang.
Terkait penyelenggaraan perhelatan tersebut, DPD Pemuda Demokrat Sumut menyampaikan kritik bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah harus lebih fokus kepada persoalan yang sedang dihadapi rakyat.
“Tupoksi legislatif itu ada tiga, yakni menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas pimpinan DPRD, maka lebih tepat jika kapasitas itu diperkuat melalui kerja-kerja riil yang berdampak positif bagi rakyat karena sejatinya DPRD adalah wakil rakyat,” ujar Wakil Ketua DPD Pemuda Demokrat Sumut, Pardomuan Gultom, S.Sos.,S.H.,M.H. bersama Drs. Rafli Tanjung selaku Sekretaris, pada Rabu (15/4/2026) di Sekretariat DPD Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara, Jl. Kejaksaan No. 6 Medan.
Pemuda Demokrat Sumut menilai bahwa kegiatan retreat bagi Pimpinan DPRD ini tidak begitu urgent karena DPRD tidak menjalankan fungsi absolut dari pemerintahan.
“Harus dipahami bahwa dalam menjalankan kewenangannya, DPRD bukan bagian dari fungsi absolut pemerintahan. Ini yang membedakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena DPRD tidak menerjemahkan atau pelaksana kebijakan dari pusat. Justru DPRD mengawasi kebijakan yang diterjemahkan oleh pemerintahan daerah dari pemerintah pusat. Ini yang disebut DPRD menjalankan fungsi konkuren,” ungkap Pardomuan.
Pemuda Demokrat Sumut juga menambahkan bahwa posisi DPRD sebagai lembaga yang independen, bukan subordinasi dari pemerintah pusat.
“Ini yang membedakan Pemerintahan Daerah atau eksekutif daerah dengan DPRD. Sekalipun ada konsep Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah itu tidak bisa bebas sesuka hati membuat kebijakan di daerahnya. Ada urusan wajib dan pilihan disitu,” ujarnya.
Untuk itu, tambah Pardomuan, Pemuda Demokrat Sumut berharap, baik retreat yang sudah dilakukan untuk kepala daerah maupun untuk pimpinan DPRD, kiranya semua kegiatan tersebut harus benar-benar punya dampak bagi daerah. Bukan menjadi seremoni untuk menunjukkan pengaruh pemerintahan pusat, tapi bisa menjadi forum untuk menyampaikan realita yang dihadapi rakyat di daerah kepada pemerintah pusat sebagai penyeimbang informasi yang mungkin telah disampaikan oleh pemerintah daerah. (rls/pard/red)
