Nasional Corruption Watch (NCW) mendesak pemerintah agar memperketat pengawasan terhadap investor asing yang masuk ke Indonesia. Pengawasan ketat ini mencakup seluruh tahapan administrasi, mulai dari perizinan investasi, penggunaan tenaga kerja asing (TKA), hingga penerbitan visa dan izin tinggal.
Sekretaris Jenderal NCW Rechan Nazar menegaskan bahwa kemudahan investasi tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian. Negara wajib memastikan bahwa setiap perusahaan asing benar-benar menjalankan kegiatan nyata dan bukan sekadar perusahaan formalitas.
Tiga Tahapan Utama Pengawasan Investor Asing
NCW memetakan tiga institusi kunci yang harus berkoordinasi erat dalam mengawal investor asing di tanah air:
Tahap BKPM (Kementerian Investasi dan Hilirisasi): Memastikan legalitas badan usaha, identitas investor, bidang usaha, serta realisasi investasi yang sebenarnya agar tidak ada perusahaan fiktif atau formalitas belaka.
Tahap Kemnaker: Mengawasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), jabatan, serta lokasi kerja, guna memastikan pelindungan dan kesempatan kerja bagi warga lokal.
Tahap Direktorat Jenderal Imigrasi: Memeriksa kesesuaian visa dan izin tinggal dengan tujuan kedatangan serta perusahaan penjamin untuk mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian.
NCW Soroti Sinkronisasi Data Antarlembaga
Menurut NCW, lemahnya sinkronisasi data antarinstansi dapat menciptakan celah pengawasan. Jika pemeriksaan hanya berlandaskan dokumen administratif tanpa verifikasi silang, potensi penyimpangan seperti praktik percaloan dan manipulasi dokumen akan terus terbuka.
“Jangan sampai investor asing hanya dinilai dari kelengkapan dokumen, sementara realisasi investasi, keberadaan perusahaan, penggunaan tenaga kerja asing, dan aktivitas keimigrasiannya tidak mendapatkan pengawasan yang memadai.
Negara harus memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memiliki dasar hukum, fakta administrasi, dan kegiatan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.”
Lima Rekomendasi NCW untuk Pemerintah
Sebagai kontrol sosial, NCW menyampaikan lima langkah strategis bagi pemerintah:
Melakukan audit administrasi terhadap perusahaan penanaman modal asing yang belum menunjukkan realisasi usaha.
Mengoptimalkan pengawasan TKA di lapangan agar sesuai dengan izin RPTKA dan lokasi kerja.
Memperkuat evaluasi izin tinggal dan perusahaan penjamin warga negara asing (WNA).
Membangun integrasi data serta verifikasi silang antara Kementerian Investasi/BKPM, Kemnaker, dan Ditjen Imigrasi.
Menjamin transparansi pelayanan serta menindak tegas segala bentuk pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan. (As)










