Pengawasan Investor Asing di Indonesia Perlu Diperketat, NCW Ungkap Celah Dokumen

Nasional Corruption Watch (NCW) mendesak pemerintah agar memperketat pengawasan terhadap investor asing yang masuk ke Indonesia. Pengawasan ketat ini mencakup seluruh tahapan administrasi, mulai dari perizinan investasi, penggunaan tenaga kerja asing (TKA), hingga penerbitan visa dan izin tinggal.

Sekretaris Jenderal NCW Rechan Nazar menegaskan bahwa kemudahan investasi tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian. Negara wajib memastikan bahwa setiap perusahaan asing benar-benar menjalankan kegiatan nyata dan bukan sekadar perusahaan formalitas.

Tiga Tahapan Utama Pengawasan Investor Asing

NCW memetakan tiga institusi kunci yang harus berkoordinasi erat dalam mengawal investor asing di tanah air:

Tahap BKPM (Kementerian Investasi dan Hilirisasi): Memastikan legalitas badan usaha, identitas investor, bidang usaha, serta realisasi investasi yang sebenarnya agar tidak ada perusahaan fiktif atau formalitas belaka.

Tahap Kemnaker: Mengawasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), jabatan, serta lokasi kerja, guna memastikan pelindungan dan kesempatan kerja bagi warga lokal.

Tahap Direktorat Jenderal Imigrasi: Memeriksa kesesuaian visa dan izin tinggal dengan tujuan kedatangan serta perusahaan penjamin untuk mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian.

NCW Soroti Sinkronisasi Data Antarlembaga

Menurut NCW, lemahnya sinkronisasi data antarinstansi dapat menciptakan celah pengawasan. Jika pemeriksaan hanya berlandaskan dokumen administratif tanpa verifikasi silang, potensi penyimpangan seperti praktik percaloan dan manipulasi dokumen akan terus terbuka.

“Jangan sampai investor asing hanya dinilai dari kelengkapan dokumen, sementara realisasi investasi, keberadaan perusahaan, penggunaan tenaga kerja asing, dan aktivitas keimigrasiannya tidak mendapatkan pengawasan yang memadai.

Negara harus memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan memiliki dasar hukum, fakta administrasi, dan kegiatan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Lima Rekomendasi NCW untuk Pemerintah
Sebagai kontrol sosial, NCW menyampaikan lima langkah strategis bagi pemerintah:

Melakukan audit administrasi terhadap perusahaan penanaman modal asing yang belum menunjukkan realisasi usaha.

Mengoptimalkan pengawasan TKA di lapangan agar sesuai dengan izin RPTKA dan lokasi kerja.

Memperkuat evaluasi izin tinggal dan perusahaan penjamin warga negara asing (WNA).

Membangun integrasi data serta verifikasi silang antara Kementerian Investasi/BKPM, Kemnaker, dan Ditjen Imigrasi.

Menjamin transparansi pelayanan serta menindak tegas segala bentuk pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan. (As)

SUMPAH PEMUDAspot_img
PENGADUAN POL PPspot_img
PENGADUAN DLH KOTA MEDANspot_img
CEGAH STUNTINGspot_img
NOMOR DARURAT DAMKARspot_img
SIAGA BENCANA BANJIRspot_img
CEK KESEHATAN GRATISspot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Kabar Bahagia Petani Toba: Kuota Pupuk NPK Melimpah, Kini Bertambah 2.500 Ton

Toba | Kuota pupuk NPK Kabupaten Toba akhirnya resmi bertambah sebanyak 2.500 ton untuk tahun 2026. Kabar melegakan ini mengakhiri kecemasan panjang para petani...

Bimtek PPID Jangan Jadi Seremonial! NCW Desak Audit Dana Bos SMA Negeri Se Kabupaten Bekasi

BEKASI – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya mempertanyakan implementasi keterbukaan informasi publik di SMAN 1 Cibitung. Ironisnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat baru...

Oknum Polrestabes Medan Berpangkat Bripda Dilaporkan Ke Propam Diduga Ngevape

MEDAN – Beredar video seorang anggota polisi yang diketahui berpangkat Bripda berinisial RYT bertugas di Sat Satbhara Polrestabes Medan sedang asyik ngevape dan bermesraan...

Nilai Religius Menjadi Landasan Kepemimpinan, Ritus Ramadhana Dorong Pelayanan Imigrasi Bogor yang Profesional dan Berintegritas

BOGOR– Kepemimpinan dalam institusi pelayanan publik tidak hanya dituntut memiliki kecakapan administratif dan kemampuan manajerial, tetapi juga membutuhkan landasan moral, integritas, serta tanggung jawab...

Kendaraan Dinas Diduga Dipakai Angkut Material Kontraktor di Proyek Rp5,7 Miliar

TAPUT (Neracanews) Satu unit kendaraan dinas berpelat merah, truk crane bernomor polisi BK 8156 A, terpantau mengangkut besi beton menuju lokasi proyek normalisasi Sungai...