TAPUT (Neracanews) – Pembangunan penguatan tebing Sungai Aek Haidupan (PS-42) di Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, yang menelan anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 senilai Rp5.720.283.138,11, justru menuai keraguan serius dari warga dan media terkait kualitas pelaksanaan serta prosedur proyek tersebut.
Proyek yang dikelola Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Sibundong Batang Toru ini dilaksanakan oleh CV Deli Abadi dengan masa pelaksanaan 135 hari kalender. Secara fungsi, pembangunan ini diharapkan memperkuat tebing, mencegah longsor, serta melindungi pemukiman warga dari bahaya erosi sungai.
Namun, pemantauan di lokasi pada Senin (16/11/2026) menunjukkan sejumlah temuan yang mencurigakan, baik dari aspek teknis maupun kepatuhan hukum.
Temuan Teknis di Lapangan
Secara visual, tembok penahan tanah (TPT) yang telah berdiri terlihat tidak simetris dan kurang rapi. Sebagian struktur terkesan tumpang tindih, pembesian tidak tertata rapi, dan pada beberapa titik terlihat air mengalir keluar dari bagian pondasi, mengindikasikan sistem drainase atau kedap air pondasi belum berfungsi dengan baik.
Beberapa bagian tembok terlihat miring ke arah sungai. Plesteran permukaan tidak rata dan tampak seperti tambal sulam, sementara sambungan antar-beton terlihat tidak menyatu secara sempurna. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menurunkan daya tahan bangunan terhadap beban tanah dan tekanan air di masa mendatang.
Saat pemeriksaan, tidak terlihat aktivitas pekerja maupun petugas pengawas di lokasi. Yang tersisa hanya tumpukan material berupa pasir sungai, batu cor, dan mesin molen manual. Penggunaan molen manual mengindikasikan beton yang dihasilkan bukan dari beton siap pakai (ready mix), yang pada proyek berskala besar seharusnya menjadi standar mutu agar komposisi dan kekuatan beton terjamin konsistensinya.
Aspek Hukum, Sumber Pasir Belum Jelas
Yang juga menjadi sorotan adalah sumber material pasir sungai yang digunakan dalam proyek ini. Hingga saat ini, belum ada pelaku usaha penambangan Galian C di wilayah Tapanuli Utara yang memiliki izin resmi. Jika material pasir yang digunakan berasal dari penambangan tanpa izin, maka hal ini berpotensi melanggar aturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Warga Kesal, Pemerintah Desa Mengaku Tidak Diberitahu
Seorang warga sekitar yang enggan menyebutkan namanya menyampaikan kekhawatirannya.
“Seharusnya bangunan ini vital dan bermanfaat bagi daerah ini. Tapi lihatlah tembok yang sudah berdiri itu, ada yang miring, terkesan mau rubuh. Plesterannya tambal sulam, tidak rata, dan corannya seakan tidak menyatu. Kami mohon pemerintah lebih memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.
Ketiadaan petugas di lokasi saat pemeriksaan pun dinilai warga sebagai cerminan lemahnya pengawasan lapangan.
Lebih mencengangkan, Kepala Desa Siraja Oloan, Edison Sihite, dan Kepala Desa Hutauruk, Hutauruk, ketika dihubungi via WhatsApp secara terpisah, senada menyatakan bahwa keberadaan proyek tersebut tidak ada pemberitahuan maupun koordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah desa setempat.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak terkait,baik Dinas SDA Provinsi Sumatera Utara maupun pelaksana proyek, yang dapat dimintai keterangan dan tanggapan resmi atas temuan-temuan tersebut. Neracanews akan terus mengawal perkembangan proyek ini. (Henry)










