Neracanews | Mandailing Natal – Penahanan satu unit alat berat jenis excavator di wilayah perbatasan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat oleh jajaran Polres Pasaman Barat dinilai berpotensi memicu konflik horizontal antar warga.
Penilaian itu disampaikan Ketua Ikatan Pemuda Mandailing (IPM), Tan Gozali Nasution, menanggapi penahanan excavator asal Madina tersebut.
Menurut Tan Gozali, penindakan yang dilakukan tanpa koordinasi dengan Polres Mandailing Natal dan diduga tebang pilih itu sangat berbahaya bagi hubungan masyarakat di perbatasan yang selama ini hidup berdampingan.
Kalau penindakannya cuma satu unit punya orang Madina yang ditahan, sementara di lokasi yang sama ada 5 unit lain yang dibiarkan beroperasi, wajar warga bertanya-tanya. Ini yang kita khawatirkan bisa memicu konflik horizontal, tegas Tan Gozali Nasution kepada media, Kamis (12/11/2026).
Ia meminta agar kedua Polres dan kedua pemerintah daerah segera duduk bersama untuk memperjelas tapal batas dan tidak melakukan penindakan sepihak.
Jangan sampai persoalan tapal batas yang belum jelas ini menjadi gesekan antar warga. Pemprov Sumut, Pemda Madina, Pemprov Sumbar, dan Pemda Pasaman Barat harus saling koordinasi dan mensosialisasikan masalah tapal batas ini, ujarnya.
Informasi yang dihimpun, penahanan excavator tersebut dilakukan oleh Polres Pasaman Barat dengan alasan dugaan aktivitas di wilayah hukumnya. Sementara menurut keterangan warga di perbatasan, lokasi operasional alat berat tersebut masih masuk dalam wilayah administrasi Banjar Maga, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal.
Ironisnya, warga menyebut di lokasi yang sama diduga terdapat sekitar 5 (lima) unit alat berat jenis excavator lainnya yang sedang beroperasi, namun tidak diamankan oleh petugas.
Dianya satu unit dari Madina yang ditahan, padahal di lokasi itu ada sekitar 5 unit lagi excavator lain yang beroperasi, tapi tidak diamankan petugas. Ini yang jadi pertanyaan warga, ada apa? Jangan tebang pilih, ungkap warga di sekitar perbatasan.
Kejadian serupa disebut sudah pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Saat itu penangkapan dilakukan di daerah Sigantang, kawasan TNBG, Kecamatan Kotanopan, perbatasan Pasaman Barat, dan akhirnya alat berat tersebut dilepas juga oleh Polres Pasaman Barat.
Warga juga menyebut, sampai saat ini diduga sekitar 6 unit alat berat jenis excavator milik warga Pasaman Barat masih beroperasi di Aek Nabontar, Batahan, Kecamatan Kotanopan dan di Sigantang wilayah TNBG yang diduga 4 unit alat berat jenis excavator masuk dari Panggambiran dan Aek Nabirong Pasaman Barat.
Warga di sekitar perbatasan menilai, penindakan yang diduga tidak merata dan lintas wilayah tanpa koordinasi dengan Polres Mandailing Natal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kecemburuan sosial, dan ketegangan di tengah masyarakat.
Kalau main tahan saja tanpa koordinasi dengan Polres Madina, dan yang ditahan cuma punya orang Madina, sementara 5 unit lain dibiarkan, ini bisa menimbulkan konflik. Masyarakat di perbatasan ini saling berkaitan, banyak yang punya lahan di dua sisi. Jangan sampai karena penahanan alat ini jadi gesekan antar warga, ujar salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Ranto Baek.
Warga berharap, persoalan batas wilayah dan penegakan hukum di kawasan perbatasan dapat diselesaikan melalui koordinasi resmi antar kedua Polres, serta melibatkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dari kedua kabupaten, agar tidak menimbulkan tafsir sepihak dan dugaan tebang pilih dalam penegakan hukum.
Wajar kalau ada penertiban, tapi harus jelas dulu batasnya di mana. Apakah itu masuk Sumut atau Sumbar, dan harus adil. Kalau tidak, masyarakat yang jadi korban, tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat dan Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Tri Boy Alvin Siahaan, S.Tr.K., S.I.K., M.H., M.T., M.Sc terkait status hukum penahanan excavator tersebut, alasan tidak diamankannya 5 unit alat berat lain di lokasi yang sama, serta kejelasan titik koordinat lokasi kejadian.
Redaksi menegaskan, penahanan alat berat tersebut masih dalam proses hukum dan belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi Polres Pasaman Barat, Polres Mandailing Natal, serta pihak pemilik alat berat sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (HEM)
