Neracanews | Mandailing Natal – Sebanyak 27 Desa di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di Desa Sikara Kara II, pada Jumat, 4 September 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dengan peserta sosialisasi sebanyak empat orang perwakilan masyarakat dari masing-masing desa di Kecamatan Natal.
Acara diawali dengan pembacaan doa oleh salah seorang peserta, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan dipandu oleh pembawa acara sesuai susunan acara yang telah ditetapkan.
Mewakili Kepala Desa se-Kecamatan Natal, Sufri Helmi, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan bahwa dari 28 desa yang ada di Kecamatan Natal, sebanyak 27 desa mengikuti kegiatan ini.
Desa yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 27 Desa dari 28 desa yang ada di Kecamatan Natal. Satu desa tidak mengikuti, yaitu Desa Panggautan, karena kekosongan pejabat kepala desa, SK PJ nya belum diperpanjang, tidak ada yang bertanggung jawab, ungkapnya.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh hingga akhir.
Diharapkan kepada seluruh peserta sosialisasi agar betul-betul mengikuti kegiatan hingga akhir, menyerap arahan dan bimbingan apa yang disampaikan oleh Camat Natal dan Kacabjari Natal untuk kita aplikasikan di tengah masyarakat sebagai contoh yang baik, ujarnya.
Selanjutnya, arahan dan bimbingan disampaikan oleh Camat Natal, Nori Susanda, S.Hut., M.H. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi aparatur desa dalam mengelola Dana Desa agar transparan, akuntabel dan terhindar dari persoalan hukum.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi hukum oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal, Dimas Rangga Ahimsa, S.H., M.H.
Adapun materi yang disampaikan meliputi Peraturan Desa, Peraturan Peternakan, dan Penanganan Sengketa Lahan, yang merupakan isu-isu strategis dan sering terjadi di tengah masyarakat desa.
Melalui kegiatan ini diharapkan para Kepala Desa dan perwakilan masyarakat memiliki pemahaman hukum yang komprehensif, sehingga pengelolaan Dana Desa TA 2026 dapat berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan desa serta menciptakan ketertiban dan keharmonisan di tengah masyarakat.
Acara berjalan lancar, tertib dan penuh antusiasme dari para peserta hingga selesai.
*AHS*
