Tapanuli Tengah – Pandan (Neracanews) – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu enggan melanjutkan pembangunan Kantor Pusat Kepemerintahan Tapteng yang sampai kini masih belum usai sejak kepemimpinan periode Bupati sebulum dirinya.
Penyampaian tersebut dinyatakan Masinton di ruang Rapat Paripurna DPRD Tapteng saat memberikan kata sambutan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (02/06/26).
Masinton menjelaskan bahwa, pembangunan kantor pusat Kepemerintahan Tapteng yang hingga kini belum dapat di fungsikan dengan anggaran menelan puluhan Milyar itu masih membutuhkan kajian agar tidak melanggar peraturan dan tatanan Kepemerintahan yang berlaku.
“Terkait kasus pembangunan pusat pemerintahan Tapteng, pembangunan ini seharusnya bermanfaat bagi pelayanan publik, namun kondisinya kini justru menjadi beban anggaran tanpa hasil yang sepadan,” Ungkapnya saat penyampaian kata sambutan disaksikan para Anggota DPRD Tapteng.
Tambahnya, semoga kedepan ini menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di kemudian hari. Masinton juga berharap disetiap rupiah anggaran daerah wajib memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan bangunan fisik tanpa fungsi yang jelas.
Masinton juga menegaskan, pengelolaan anggaran harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, perencanaan yang matang, serta keberlanjutan pembangunan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mekanisme penganggaran tahunan maupun kegiatan tahun jamak.
“Ke depan, setiap rupiah anggaran harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar membangun fisik tanpa fungsi yang jelas,” ujarnya.
Disisi lain, sosok Masinton juga memberikan pemaparan yang berfokus kepada pengetasan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mencapai 11.03 persen.
menegaskan arah pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah kepemimpinannya akan lebih berfokus pada pembangunan manusia, kemajuan desa, dan penurunan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di angka 11,03 persen.
“Dengan peringkat nomor dua termiskin di Sumut, kita ingin berfokus pada pembangunan manusia, kemajuan desa, serta penurunan angka pengangguran di kabupaten Tapanuli Tengah,” Tuturnya.
Dalam pemaparannya, masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya mencari kesalahan masa lalu, melainkan pemimpin yang berani mengambil langkah nyata untuk memperbaiki keadaan.
“Keterbukaan terhadap pendekatan baru dan reformasi adalah kunci untuk memutus rantai ketertinggalan. Tapanuli Tengah membutuhkan keberanian untuk mengakui kekurangan masa lalu dan tekad memperbaikinya demi masa depan yang lebih baik,” Tutupnya. (Rimember)
