Gubernur Minta Semua Pihak Sinergi Cegah dan Atasi Karhutla di Kawasan Danau Toba

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta semua pihak terkait bersinergi melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Danau Toba. Seperti patroli terpadu, pemetaan daerah rawan, penyuluhan kepada masyarakat, melibatkan tokoh adat dan agama dalam kampanye pembakaran lahan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Togap Simangunsong saat membacakan arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution pada Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kawasan Geopark Danau Toba, yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Dipengoro Nomor 30 Medan, Kamis (17/7/2025).

“Dalam beberapa bulan ini, laporan Karhutla terus mengancam keberlanjutan kawasan, merusak keanekaragaman hayati, mengganggu pariwisata, dan menurunkan kualitas udara yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Togap menyampaikan, berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut terjadi 80 kejadian Karhutla sejak 1 Januari-13 Juli 2025 dengan luas sekitar 1.804,95 hektare. Dari 80 kejadian tersebut, tercatat 40 kejadian berada di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang meliputi wilayah tujuh kabupaten. Sementara 40 kejadian lagi berada di luar wilayah KSPN, yang meliputi 14 kabupaten/kota.

Sebagaimana diketahui, kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, yang memiliki nilai ekologis, geologis, dan budaya yang sangat tinggi. Namun kawasan ini juga rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembakaran lahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih melaporkan, data Karhutla di luar KSN Danau Toba seperti Kabupaten Tapanuli Tengah (10 kejadian), Padanglawas Utara (7), Sibolga (5), Langkat (4), Labuhanbatu Utara (2), Nias Utara 2), Padanglawas (2), Tapanuli Selatan (2), Batubara (1), Deliserdang (1), Mandailing Natal (1), Nias Barat (1), Sergai (1), dan Kota Padangsidimpuan (1). Sedangkan Karhutla yang terjadi di wilayah KSPN meliputi Kabupaten Samosir (12), Toba (9), Karo (8), Simalungun (4), Humbanghasundutan (3), Tapanuli Utara (2), dan Dairi (3).

“Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, kementerian, dan perangkat daerah terkait lainnya untuk melakukan kesiapsiagaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla,” ucapnya.

Turut hadir pada rapat tersebut Kepala BMKG Wilayah I Sumut Hendro Nugroho, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumut, unsur Forkopimda Sumut, pemerintah kabupaten/kota di tujuh wilayah KSPN Danau Toba. (As)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polres Karo Gelar Turnamen Badminton Antar Personel

Kabanjahe - Semarak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 terus terasa di lingkungan Polres Karo. Setelah menggelar berbagai kegiatan olahraga, kali ini Polres Karo menyelenggarakan turnamen...

Diduga Jadi Sarang Penyalahgunaan Sabu, Barak di Perladangan Tiganderket Dirobohkan Polisi

Karo - Berawal dari laporan masyarakat melalui media sosial, sebuah lokasi yang diduga kerap digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan perladangan...

Tim LINGKABER Polres Karo Sisir Titik Rawan, Antisipasi Kejahatan dan Balap Liar

Karo – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai bentuk tindak pidana seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian...

“Sandiwara”, Kadisnaker Sumut dalam Kasus Buruh

Medan - Pengacara kondang Kota Medan Herdin Lase, S.H., bersama rekanya Fatiwanolo Zega, SH., Leo Hidayat Gea, S.H, Nofaomasi Laia, S.H., merupakan perwakilan buruh...

Sensus Ekonomi 2026 Momentum Perbaikan Data Sosial, Zakiyuddin Harahap Ajak Warga Jujur Demi Akurasi Data

Wakil Walikota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 harus menjadi momentum krusial untuk membenahi akurasi data kemiskinan di Kota Medan....