Wujudkan Wilayah Tertib & Ramah Investasi Bersama Satpol PP, Bobby Nasution Minta Penertiban Tanpa Pandang Bulu Medan

Medan – Wali Kota Medan Bobby Nasution sangat mengapresiasi dan mendukung tema “Mewujudkan Wilayah Tertib & Ramah Investasi Melalui Satuan Polisi Pamongpraja” yang diusung Satpol PP dalam Upacara Gelar Pasukan Dalam rangka HUT Satpol PP ke-73, Satlinmas ke-61 dan Damkarmat ke-104 di Lapangan Benteng Medan, Senin (6/3) pagi.

“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung tema tersebut. Oleh karenanya saya ingin melihat dan memastikan peran Satpol PP untuk melakukan penertiban yang tentunya mengarah ke investasi. Sebab, investasi di sebuah wilayah menjadi salah satu ujung tombak pembangunan,” kata Bobby Nasution yang saat itu bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup).

Tidak bisa kita pungkiri, tegas Bobby Nasution, pembangunan yang bermodalkan peran serta anggaran dari pemerintah berjalannya sedikit memakan waktu. Akan tetapi apabila investasi yang masuk ke suatu wilayah, imbuhnya, maka pembangunan di wilayah tersebut akan semakin massif dan cepat.

“Saya berterima kasih kepada Satpol PP yang mengambil tema ini. Untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, ramah investasi di Kota Medan menjadi suatu program yang terus kita suarakan. Bagaimana investasi yang ada pertama sekali harus simple dan mudah,” ungkapnya.

Kemudian yang kedua, bilang Bobby Nasution, bagaimana seluruh kegiatan investasi di Kota Medan dipastikan harus berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. “Tentunya banyak PR kita untuk mewujudkannya. Untuk itu, Satpol PP sebagai penegak aturan kita minta harus menegakkan peraturan dengan seadil-adilnya dan tanpa pandang bulu! Sikap selama ini mana yang tidak cocok ditindak dan yang cocok bisa negosiasi harus dihilangkan!” tegasnya.

Guna mendukung terwujudnya wilayah ramah investasi, jelas Bobby Nasution, maka apel gelar pasukan ini dilaksanakan. Menantu Presiden Joko Widodo ini minta Satpol PP dapat membantu tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Diungkapkan Bobby Nasution, masih banyak wajib pajak (WP) yang melakukan negosiasi dalam membayar pajak. Di samping itu, jelasnya, tidak sedikit WP yang tidak taat pajak. “Tentunya ini perlu ditertibkan oleh Satpol PP. Kami mohon kepada Satpol PP jika ada WP yang tidak mau bayar, coba buat sama seperti melakukan penertiban terhadap warung-warung di lapangan,” serunya.

Dalam melakukan penertiban, Bobby Nasution minta kepada Satpol PP berkoordinasi dengan stakeholder, termasuk TNI dan Polri, bahkan dengan pihak Kejaksaan. Sikap tegas ini, ungkapnya, dilakukan guna memastikan investasi di Kota Medan berkontribusi besar untuk mendukung pembangunan.(As)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Dugaan Polda Sumut Dukung Tambang Illegal Setelah Wakapolda Posting Turun Lokasi

Tano Tombangan - Belasan alat berat kembali memasuki area Tambang Illegal di perbatasan Tapanuli selatan dengan Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Aek Jarum muara...

Polres Karo Laksanakan Pengawasan Pengamanan Ibadah Minggu di Sejumlah Gereja Kabanjahe

Karo - Polres Karo melalui personel Pawas, Padal, Piket Sipropam dan piket fungsi melaksanakan pengecekan serta pengawasan terhadap personel yang bertugas melakukan pengamanan ibadah...

Pelaksanaan Reses II Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Dapil IV Kabupaten Mandailing Natal T.A 2025/2026

Neracanews | Mandailing Natal – Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Fraksi PDI Perjuangan Dapil IV, Teguh W Hasahatan Nasution, SH.MH, melaksanakan kegiatan Reses II...

Peresmian 1.061 KMP Nasional, Bobby Nasution Sebut Koperasi Jadi Penguat Ekonomi Rakyat

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) menjadi penguat ekonomi rakyat hingga ke tingkat desa dan kelurahan....

Sudah Lapor Mendagri Berobat Ke Luar Negeri, Rico Waas Tegaskan Tidak Gunakan Dana APBD

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, mengaku kepergiannya berobat ke luar negeri sudah melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena...