Kamis, April 17, 2025
spot_img

Wakil Bupati Karo dampingi Perwakilan Kementerian Pertanian Tinjau Dampak Banjir di Paya lah-lah. BWS II : “Ini Kondisi mendesak, Program penanganan akan segera kami usulkan ke pusat”

Karo – Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P mendampingi Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait meninjau langsung lokasi banjir yang berdampak pada area pertanian di Paya Lah-Lah, Kabupaten Karo, Sabtu (12/04/2025).

Dalam kunjungannya, Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Abdul Roni Angkat, STP., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan respons atas antusiasme masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor guna menyelesaikan masalah banjir yang kerap terjadi akibat pertemuan dua aliran sungai di wilayah tersebut.

“Kami melihat langsung kondisi di lapangan. Ada indikasi penyempitan sungai, sedimentasi, atau kemungkinan faktor lain yang menyebabkan banjir. Semua unsur hadir hari ini, mulai dari Balai Wilayah Sungai (BWS), pemerintah daerah, TNI, POLRI, hingga DPRD. Harapannya, petani bisa mulai menanam kembali pada bulan Juni,” ujar Dr. Roni.

Ia menjelaskan, dampak banjir ini memengaruhi sekitar 1.500 hingga 3.000 hektare lahan pertanian. Jika dikonversi ke produksi, dengan asumsi misal rata-rata 5 ton per hektare, potensi kehilangan hasil panen mencapai 15.000 ton beras.

“Saya sangat mengapresiasi semangat pemerintah Kabupaten Karo, baik Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh perangkat daerah yang terus berupaya mencari solusi. Kita harus bersatu dalam satu komando untuk pertanian,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P., dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapannya agar penanganan banjir dapat segera tuntas.
“Kita berharap pekerjaan ini bisa selesai secepatnya, sehingga masyarakat bisa kembali menanam di bulan Juni. Banjir ini sangat merugikan. Mari kita bersatu untuk mewujudkan visi Karo Sejahtera melalui sektor pertanian,” ujar wakil bupati.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Agus Safari menyebutkan bahwa pihaknya telah meninjau langsung lokasi terdampak. Hasil sementara menunjukkan adanya sedimentasi dan penyempitan alur sungai serta saluran irigasi.

“Kami sepakat ini adalah kondisi mendesak. Program penanganan akan segera kami usulkan ke pusat, agar saat musim hujan datang, air dapat mengalir lancar dan tidak menggenangi sawah. Untuk jangka panjang, akan dilakukan penataan sungai dan saluran air,” jelas perwakilan BWS.

Anggota DPRD Kabupaten Karo, M. Rapi Ginting, juga berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Kami mohon dukungan agar petani di daerah Paya Lah-Lah tidak lagi mengalami kebanjiran saat bertani. Kami ingin kondisi bertani yang lebih baik ke depan,” tutupnya.
(As)

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Sidak Pasar Inpres Kisaran, Wakil Bupati Asahan Minta Pedagang Tidak Gunakan Ruas Jalan

Wakil Bupati Asahan Rianto, SH., MAP meminta kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Pasar Inpres Kisaran untuk tidak menggunakan ruas jalan...

Pemerintah Kabupaten Asahan Akan Tindak Tegas ASN Yang Gunakan Narkoba

Pemerintah Kabupaten Asahan akan memberikan sanksi tegas kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang ketangkap dan terbukti menggunakan narkoba. Hal ini disampaikan oleh...

Wakil Bupati Asahan Pimpin Apel di Kecamatan Kota Kisaran Barat

Wakil Bupati Asahan Rianto, SH., MAP memimpin apel gabungan di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Rabu (16/04/2025). Pada apel ini Wakil Bupati Asahan menekankan kepada...

Majelis Ta’lim Muslimah Dambaan Perbaungan Gelar Pengajian dan Santunan Anak Yatim

Perbaungan – Pengajian Majelis Ta’lim Muslimah Dambaan (MTMD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali dilaksanakan pada Selasa, 15 April 2025, di Lapangan Sepak Bola Pematang...

HBB Minta Polda Sumut Profesional Tangani Gelar Perkara Khusus Eks Karyawan PT Fiberstar

MEDAN – Organisasi kemasyarakatan Horas Bangso Batak (HBB) mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk melaksanakan Gelar Perkara Khusus (GPK) secara jujur, profesional,...