Jakarta — Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional di bidang pendidikan dengan menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Wakil Bupati Asahan, Asisten Administrasi Umum, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kesiapan pembangunan program Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.
Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., menyampaikan bahwa keikutsertaan Kabupaten Asahan dalam rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor 1779/1/PR.01.04/5/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Usulan Alternatif Lokasi Potensial Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
Dalam surat tersebut, Kabupaten Asahan ditetapkan sebagai salah satu daerah yang telah memenuhi readiness criteria atau kriteria kesiapan sebagai calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
“Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen penuh mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Kami akan segera menindaklanjuti seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan agar realisasi pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan optimal,” ujar Rianto.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan telah mempersiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari kesiapan lahan, dukungan utilitas, kelengkapan administrasi, hingga penguatan koordinasi lintas perangkat daerah sebagai bentuk keseriusan dalam menyukseskan program tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr. Robben Rico, S.H., M.Si., mengatakan bahwa pihaknya bersama Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat akan terus mengawal percepatan penetapan lokasi pembangunan, memastikan kesiapan lahan, melakukan pengecekan dokumen administrasi, serta memastikan dukungan infrastruktur dasar di daerah calon penerima program.
“Kementerian Sosial RI memastikan Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah prioritas dalam usulan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berdasarkan hasil survei lapangan, pemenuhan readiness criteria, serta kesiapan dukungan dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Dengan masuknya Kabupaten Asahan dalam tahapan lanjutan pembangunan Sekolah Rakyat, diharapkan program tersebut mampu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan berbasis kerakyatan. (As)
