Ribuan Huntara untuk Pengungsi Bencana Sumut Hampir Rampung, Pemprov Sumut Beri Bantuan Pengganti Sewa Rumah

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mengebut upaya mewujudkan zero pengungsi pascabencana. Untuk itu, ribuan hunian sementara (Huntara) bagi para pengungsi hampir rampung dikerjakan.

Sebanyak 1.427 unit Huntara saat ini tengah dipercepat pembangunannya. Huntara tersebut tersebar di berbagai titik di Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Tapanuli Selatan (Tapsel).

Saat ini, jumlah masyarakat yang masih berada di pengungsian tercatat sebanyak 909 kepala keluarga atau 3.506 jiwa. Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (25/2/2026).

Sebelumnya, beberapa titik Huntara telah dihuni masyarakat terdampak bencana. Di Lapangan Bola Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, tersedia 186 unit; Dusun Aek Latong, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok sebanyak 118 unit; Adiankoting 40 unit; Asrama Haji Pinangsori 52 unit; Lahan Balerong Pasar Tukka 12 unit; serta Lahan Rusunawa Pandan sebanyak 90 unit. Sementara itu, sejumlah titik pembangunan Huntara lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

“Dengan demikian penyediaan atau pembangunan selesai, semua akan tertampung di huntara, mudah-mudahan mereka lebaran bisa tinggal di huntara,” kata Basarin yang juga Ketua Harian Posko Tanggap Bencana Sumut.

Selain pembangunan Huntara, Pemprov Sumut juga telah menyalurkan bantuan pengganti sewa rumah kepada 313 kepala keluarga. Bantuan tersebut diberikan sembari menunggu pembangunan hunian tetap rampung.

Masih terdapat masyarakat yang akan menerima bantuan pengganti uang sewa. Bantuan ini awalnya disalurkan oleh Pemprov Sumut, kemudian dilanjutkan dengan dana tunggu hunian selama tiga bulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selanjutnya, masyarakat yang saat ini menempati Huntara akan direlokasi ke hunian tetap yang proses pembangunannya sedang berjalan.

Pemprov Sumut juga telah merampungkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi diestimasikan sebesar Rp30,5 triliun. Program ini direncanakan berlangsung mulai 2026 hingga 2028.

Basarin menambahkan, hingga saat ini masih terdapat 40 orang yang dinyatakan hilang. Meski pencarian secara masif telah berakhir, tim tetap akan melakukan pencarian apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban.

“Total korban meninggal dunia tercatat 376 jiwa. Angka ini bertambah satu setelah ditemukan korban terbaru. Sementara itu, 40 orang masih dinyatakan hilang,” kata Basarin. (As)

PENGADUAN DLH KOTA MEDANspot_img
CEGAH STUNTINGspot_img
NOMOR DARURAT DAMKARspot_img
SIAGA BENCANA BANJIRspot_img
CEK KESEHATAN GRATISspot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Bupati dan Forkopimda Asahan Tinjau Pilkades Serentak 2026

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama unsur Forkopimda Kabupaten Asahan meninjau langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Desa...

Bupati Asahan Hadiri Peluncuran Program Jaksa Sahabat Pendidik

MEDAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Jaksa Sahabat Pendidik yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera...

Rico Waas: Purnatugas Bukan Akhir Pengabdian, tapi Membuka Lembaran Baru

Medan - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas agar tidak memandang...

Lapas Pancurbatu Dukung Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi WBP

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (6/10/2026). Rapat...

LSM GERRAM Kecam Keras Kadis LH Kabupaten Bekasi, Paulus Simalango: Jangan Hina Wartawan Yang Datang Melakukan Konfirmasi Dugaan Korupsi

BEKASI — Ketua Umum LSM GERRAM (Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat), Paulus Simalango, S.H., mengecam keras dugaan tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi,...