Neracanews | Mandailing Natal – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama perangkat daerah dan instansi terkait melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap PT Riski Fajar Adi Putra di Desa Muara Bangko, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Perizinan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Camat Ranto Baek, Kepala Desa Muara Bangko, Kepala Desa Lubuk Kancah, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat mitra, Ketua NNB Muara Bangko, Koordinator aksi Anriatul Jumroh, Yusuf, Ketua IM-RB Ahmad Afandi Nasution, unsur mahasiswa, serta masyarakat lainnya.
Dari pihak perusahaan hadir Koordinator Lapangan PT Riski Fajar Adi Putra, Mislan Lubis, bersama unsur/pengurus KUD Parman dan pihak terkait lainnya.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan diskusi bersama seluruh pihak, terdapat 9 poin penting yang menjadi catatan Monev:
1. Tindak lanjut di tingkat kabupaten. Hasil Monev tidak berhenti pada peninjauan lapangan. Seluruh temuan akan disusun dan dibawa ke tingkat kabupaten untuk ditindaklanjuti bersama masyarakat, perusahaan, BPN, dan instansi terkait.
2. Legalitas dan batas lahan. Tim akan melakukan penelusuran titik koordinat di lapangan yang selanjutnya dikonfirmasi ke BPN terkait posisi dan batas Hak Guna Usaha (HGU).
3. Pola kemitraan/plasma. Saat ini kemitraan masih berjalan dalam bentuk profit sharing, di mana masyarakat menerima bagian dari hasil bulanan perusahaan.
4. Penguatan lewat koperasi. Pemkab mendorong agar pola kemitraan ke depan diperjelas dan diarahkan melalui koperasi masyarakat, dengan fasilitasi dari Dinas Koperasi.
5. Pemetaan 150 hektare kemitraan. Pemkab akan memfasilitasi penetapan dan pemetaan lokasi kemitraan sekitar 150 hektare bersama perusahaan dan masyarakat. Setelah lokasi dan penerima hak jelas, akan dilanjutkan dengan dokumen kemitraan/MOU antara koperasi masyarakat dengan PT Riski Fajar Adi Putra.
6. Pembentukan koperasi. Dinas Koperasi akan memfasilitasi pembentukan koperasi, termasuk pembahasan mekanisme, struktur, dan pihak-pihak penerima hak kemitraan.
7. Pengelolaan kebun. Aspek teknis pengelolaan perkebunan turut dievaluasi. Sejumlah masukan masyarakat terkait perbaikan pengelolaan kebun dicatat sebagai bahan perbaikan.
8. Perbaikan dari perusahaan. Pihak perusahaan diharapkan segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan.
9. Langkah nyata dan terukur. Monev 11 Agustus 2026 ditargetkan menghasilkan langkah penyelesaian yang nyata, bukan sebatas peninjauan lapangan.
Tim Monev Pemkab Mandailing Natal menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Fokusnya adalah memperjelas legalitas, memperbaiki tata kelola perusahaan, memperjelas mekanisme kemitraan, serta memastikan hak dan manfaat masyarakat terlindungi sesuai ketentuan.
Ke depan, pemerintah daerah akan memfasilitasi penyelesaian persoalan kemitraan melalui 3 langkah utama: pembentukan koperasi, pemetaan dan penetapan lahan kemitraan, serta penyusunan MOU yang jelas antara koperasi masyarakat dan PT Riski Fajar Adi Putra.
Hasil Monev selanjutnya akan dibahas kembali di tingkat kabupaten bersama seluruh pihak terkait untuk memastikan adanya tindak lanjut yang terukur terhadap setiap persoalan di lapangan.
Monitoring dan Evaluasi ini dibuat sebagai bahan dokumentasi dan tindak lanjut bagi seluruh pihak terkait.
*AHS*
