Gelar Sidang TPP, LPKA Palu Bahas Pembinaan dan Integrasi Anak Binaan

Palu – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) membahas berbagai hal terkait Pembinaan dan Integrasi Anak Binaan, Rabu (24/4) pagi.

Sidang yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan, Ida Bagus Kade selaku ketua TPP dan turut dihadiri oleh Sekretaris, anggota TPP, serta Wali Pemasyarakatan dari Anak Binaan yang digelar secara langsung di Ruang Sidang TPP.

Pada sidang kali ini, ada beberapa agenda utama dibahas, pertama tentang pelayanan dan program pembinaan kepada Anak Binaan. Selaku Ketua, Ida Bagus mengatakan agar jajarannya terus memastikan program yang sudah disusun di kalender kerja tahun ini dapat berjalan dengan lancar, serta selalu membuat laporan atensi dari program yang telah tercapai.

“TPP ini juga sebagai bahan evaluasi kerja selama empat bulan di tahun ini. Program pembinaan yang telah dijalankan selama periode ini, termasuk program pendidikan, keagamaan, keterampilan, dan pembinaan mental, jangan lupa untuk tetap membuat output berupa capaian yang telah dilaksanakan, serta laporan atensi ke pimpinan wajib untuk terus kita laporkan. Jadilah pelopor pegawai yang mementingkan kenyamanan masyarakat atau Anak Binaan dalam memberikan pelayanan,” jelas Ketua sidang TPP, Ida Bagus.

Kedua, pembahasan usulan integrasi. TPP membahas usulan integrasi bagi Lima orang Anak Binaan yang telah memenuhi syarat, seperti pengusulan pembebasan bersyarat (PB) dan cuti Bersyarat (CB).

Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, ditemui secara terpisah menyampaikan bahwa Sidang TPP merupakan forum penting untuk memastikan kelancaran proses pembinaan dan integrasi Anak Binaan.

“TPP memiliki peran penting dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala LPKA Palu terkait pelayanan terhadap pembinaan dan integrasi Anak Binaan. Kami berharap melalui sidang ini, TPP dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan peningkatan dalam pemberian hak integrasi di LPKA Palu,” ujar Ka. LPKA, Revanda.

Sidang TPP berlangsung dengan lancar dan menghasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain, Peningkatan program pembinaan yang lebih fokus pada proses penuntasan pendidikan, pengembangan keterampilan dan mental Anak Binaan, Koordinasi yang lebih intensif dengan Bapas Palu, serta penguatan Wali Pemasyarakatan dalam mendukung proses dan peningkatan kualitas pembinaan dan integrasi Anak Binaan sehingga nantinya LPKA Palu dapat mencetak generasi emas yang unggul dan berAkhlak.(Rel)

PENGADUAN DLH KOTA MEDANspot_img
CEGAH STUNTINGspot_img
NOMOR DARURAT DAMKARspot_img
SIAGA BENCANA BANJIRspot_img
CEK KESEHATAN GRATISspot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Bupati Asahan Hadiri Peluncuran Program Jaksa Sahabat Pendidik

MEDAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Jaksa Sahabat Pendidik yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera...

Rico Waas: Purnatugas Bukan Akhir Pengabdian, tapi Membuka Lembaran Baru

Medan - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas agar tidak memandang...

Lapas Pancurbatu Dukung Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi WBP

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (6/10/2026). Rapat...

LSM GERRAM Kecam Keras Kadis LH Kabupaten Bekasi, Paulus Simalango: Jangan Hina Wartawan Yang Datang Melakukan Konfirmasi Dugaan Korupsi

BEKASI — Ketua Umum LSM GERRAM (Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat), Paulus Simalango, S.H., mengecam keras dugaan tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi,...

Proyek Jalan HKBP Pearaja Berjalan, Dinas PUTR-Hub Diminta Awasi Ketat Mutu Pekerjaan

TAPUT (Neracanews) - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan (PUTR-Hub) Kabupaten Tapanuli Utara diminta untuk turun langsung ke lapangan guna memantau dan mengawasi...