TAPUT (Neracanews) – Pelaksanaan proyek Revitalisasi Pedestrian Tanggul Sungai Sigeaon di Jalan Diponegoro, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, menuai sorotan dari masyarakat. Proyek yang menelan anggaran senilai lebih dari Rp1,2 miliar tersebut diduga dikerjakan tidak mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang seharusnya berlaku.
Dugaan itu muncul setelah sejumlah wartawan melakukan pemantauan langsung ke lokasi pada Rabu (11/11/2026). Di lapangan terlihat jelas para pekerja melakukan pelapisan semen pada permukaan tembok tanggul tanpa terlebih dahulu membersihkan maupun mengikis permukaan dinding lama.
Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai kualitas hasil pekerjaan. Dalam prinsip konstruksi, persiapan permukaan adalah langkah mendasar yang wajib dilakukan agar lapisan semen baru dapat menempel dengan kuat dan tahan lama. Jika dilewati, dikhawatirkan semen akan mudah lepas dalam waktu singkat.
Kekhawatiran semakin menguat ketika ditemukan sejumlah bagian tembok tanggul yang tampak mengalami retakan cukup parah, namun hanya ditutup sekadar dengan adukan semen tipis. Warga bertanya-tanya, apakah ini perbaikan yang sesungguhnya, atau sekadar “kosmetik” agar terlihat rapi di permukaan saja?
Saat dikonfirmasi di lokasi, beberapa pekerja yang berasal dari Medan mengungkapkan bahwa metode pengerjaan tersebut adalah perintah langsung dari mandor lapangan. “Kita diperintahkan begitu, bang. Kita dikejar waktu,” ujar salah satu pekerja singkat.
Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa pelaksana proyek kemungkinan besar hanya berfokus pada penyelesaian fisik sebelum tutup tahun anggaran 2026, dan mengesampingkan aspek mutu serta keamanan jangka panjang.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan ini resmi bernama “Revitalisasi Pedestrian Tanggul Jalan Diponegoro, Kecamatan Tarutung”, berada di bawah pengelolaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara. Dikerjakan oleh CV Gantari Bakti Konstruksi dengan nilai kontrak Rp1.203.815.601,55 bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 75 hari kalender, terhitung sejak SPMK tanggal 8 Oktober 2026.
Warga “Seperti Bom Waktu, Jangan Hanya Keuntungan yang Dipertimbangkan”
Seorang warga yang enggan disebut namanya, namun rutin berolahraga di sekitar lokasi tanggul Aek Sigeaon, menyampaikan keprihatinannya. Ia melihat sepanjang jalur pedestrian yang sudah dipasang lapisan aspal/hotmix juga mulai terlihat retak-retak.
“Terlihat seperti bom waktu. Jangan sampai pengusaha atau pemborongnya hanya memikirkan keuntungan semata. Proyek ini bukan sekadar memperindah kota, tapi juga soal keselamatan kita semua,” ungkap warga tersebut dengan nada cemas.
Warga juga mengingatkan bahwa tembok tanggul di kawasan ini sudah berkali-kali mengalami kerusakan dan longsor. Jika pengerjaan kembali tidak dilakukan dengan benar, dikhawatirkan masalah yang sama akan terulang dalam waktu dekat.
“Saya sangat mengapresiasi Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat atas inisiatif proyek ini untuk memperindah Tarutung sekaligus mendorong warga hidup sehat. Namun proses pelaksanaannya sungguh mengkhawatirkan. Jika hasilnya cepat rusak, siapa yang akan menanggung biaya perbaikan lagi? Uang rakyat tidak boleh begitu saja terbuang,” tambahnya.
Berpotensi Melanggar Aturan Jasa Konstruksi
Secara regulasi, apabila dugaan ketidaksesuaian metode dan mutu pekerjaan ini terbukti, pelaksanaannya dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 59 yang mewajibkan penyedia jasa untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Prinsip ini juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menegaskan bahwa mutu dan keamanan harus diutamakan, bukan sekadar kecepatan penyelesaian.
Dinas Terkait Diminta Segera Turun ke Lokasi
Melihat kondisi tersebut, masyarakat mendesak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tapanuli Utara selaku instansi pemilik pekerjaan, serta konsultan pengawas yang ditunjuk, untuk segera melakukan peninjauan teknis di lapangan. Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian metode kerja dengan dokumen kontrak, kualitas material yang digunakan, serta penanganan retakan yang ada.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pelaksana wajib memperbaiki pekerjaan sesuai spesifikasi tanpa beban biaya tambahan bagi pemerintah daerah.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak pelaksana maupun Dinas terkait. Redaksi Neracanews tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi semua pihak yang terlibat. (Henry)
