Sei Rampah – Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Adlin Tambunan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam merencanakan pembangunan infrastruktur agar lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wabup Adlin saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur bertema “Sinergi Perencanaan Infrastruktur Guna Optimalisasi Capaian Pembangunan Makro Daerah” di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sergai, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Rabu (11/11/2026).
Menurut Wabup Sergai, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup.
Karena itu, perencanaan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Setiap program perlu disusun berdasarkan kebutuhan prioritas, mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi dipandang sebagai pekerjaan sektoral masing-masing perangkat daerah, melainkan harus menjadi bagian dari upaya bersama yang saling mendukung dan memiliki keterkaitan satu sama lain,” ujarnya.
Dalam konteks Kabupaten Sergai, Adlin Tambunan menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor strategis yang mendukung pembangunan daerah. Ketersediaan air, menurutnya, memiliki peran mendasar bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam menunjang sektor pertanian, perikanan, dan berbagai aktivitas ekonomi.
”Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Sumatera Utara, Sergai membutuhkan dukungan infrastruktur pengairan yang memadai. Kondisi jaringan irigasi, pengelolaan sungai, serta pengendalian banjir menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan,” terangnya lebih lanjut.
Di sisi lain, potensi banjir, kekeringan, kerusakan infrastruktur pengairan, serta persoalan kondisi sungai membutuhkan penanganan yang terencana dan berkelanjutan.
“Persoalan-persoalan tersebut tentunya tidak dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah saja. Dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan masing-masing,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Seksi Sungai dan Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Habibi El Hadidhy, ST, MT, hadir sebagai narasumber yang memaparkan rancangan kerja dan arah kebijakan pengelolaan sumber daya air di Sumatera Utara.
Dalam materi yang disampaikan, dirinya memaparkan pengelolaan sumber daya air menghadapi tiga tantangan utama, yakni kelebihan air (too much) yang berpotensi menimbulkan banjir, kekurangan air (too little) yang memicu kekeringan, serta pencemaran air (too dirty) yang berdampak terhadap kualitas lingkungan.
Ia menyebut, penting untuk menyoroti pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai, peningkatan kapasitas tampungan air, pengembangan jaringan irigasi, penyediaan air baku, serta penguatan pengendalian banjir.
”Khusus untuk Sergai, terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya penanganan prioritas rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan BBWS Sumatera II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Sergai,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala BPS Kab. Sergai Marine Sohadi Angkat, S.Si, M.Si, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Ir. Kamaluddin, MMA, dan para Camat serta undangan lainnya. (As)
