Kabanjahe – Polres Karo melakukan penyesuaian wilayah koordinatif dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di sejumlah kecamatan hasil pemekaran di Kabupaten Karo. Langkah ini dilakukan demi memangkas jarak tempuh pelayanan kepolisian agar lebih cepat dan efektif bagi masyarakat.
Penyesuaian tersebut dibahas dalam Rapat Penyesuaian Wilayah Koordinatif dan Harkamtibmas jajaran Polres Karo yang digelar di Aula Purpur Sage Tantya Sudhirajati Polres Karo, Kamis(7/5/2026).
Rapat dipimpin langsung Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho dan dihadiri para pejabat utama Polres Karo, camat se-Kabupaten Karo, kepala desa, hingga para Bhabinkamtibmas dari sejumlah kecamatan.
Dalam paparannya, Kapolres menjelaskan bahwa penyesuaian wilayah dilakukan karena beberapa kecamatan hasil pemekaran masih berada di bawah koordinasi polsek yang secara geografis memiliki jarak tempuh cukup jauh.
“Penyesuaian ini dilakukan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat lebih cepat, efektif dan responsif. Faktor jarak tempuh menjadi pertimbangan utama,” ujar AKBP Pebriandi Haloho.
Saat ini, Kabupaten Karo memiliki 17 kecamatan, namun baru didukung 10 polsek. Kondisi itu menyebabkan beberapa kecamatan harus dilayani polsek dengan wilayah jangkauan cukup luas.
Dalam rapat tersebut dipaparkan, Kecamatan Merdeka yang sebelumnya berada dalam koordinasi Polsek Simpang Empat akan dialihkan ke wilayah Harkamtibmas Polsek Berastagi. Pertimbangannya, jarak tempuh menuju Polsek Berastagi jauh lebih dekat dibanding ke Polsek Simpang Empat.
Data paparan menunjukkan, jarak Desa Semangat Gunung di Kecamatan Merdeka menuju Polsek Berastagi sekitar 10 kilometer, sedangkan menuju Polsek Simpang Empat mencapai sekitar 30 kilometer.
Selain itu, Kecamatan Dolat Rayat juga direncanakan beralih dari wilayah koordinasi Polsek Tigapanah ke Polsek Barusjahe. Hal ini karena jarak dari Desa Kubucolia menuju Polsek Barusjahe hanya sekitar 5 kilometer, sementara ke Polsek Tigapanah mencapai 15 hingga 22 kilometer.
Kapolres menegaskan, penyesuaian wilayah ini bukan sekadar administrasi, melainkan bagian dari strategi mempercepat respons kepolisian dalam pelayanan, patroli, pencegahan kriminalitas hingga penegakan hukum.
“Dengan wilayah yang lebih dekat, personel dapat lebih cepat hadir di tengah masyarakat saat dibutuhkan,” katanya.
Selain penyesuaian wilayah, Polres Karo juga mendorong terwujudnya konsep satu kecamatan satu polsek. Dalam rapat tersebut, kecamatan yang belum memiliki polsek diminta berkoordinasi mencari lahan untuk pembangunan mako polsek baru.
Polres Karo berharap sinergi Forkopimca, pemerintah desa dan seluruh unsur masyarakat dapat mendukung pemerataan pelayanan kepolisian di seluruh wilayah Kabupaten Karo. (Rossi)
