Tanjungbalai — neracanews.com | Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menunjukkan komitmen kuatnya terhadap pemberantasan korupsi dengan menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Dalam forum bergengsi bertema Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, Mahyaruddin Salim berbagi pandangan mengenai tantangan pemberantasan korupsi dan hambatan dalam pelayanan publik, khususnya di Kota Tanjungbalai.
Acara ini mempertemukan kepala daerah dan pimpinan DPRD dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.
“Rapat ini membahas berbagai aspek penting seperti pencegahan korupsi dalam penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, hingga memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD,” jelas Mahyaruddin.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Mahyaruddin juga memaparkan sejumlah strategi yang telah diterapkan di Tanjungbalai, antara lain menolak gratifikasi, menegakkan integritas dalam pengelolaan anggaran, serta memperkuat pengawasan internal melalui APIP dan DPRD.
“Komitmen kami tidak hanya sebatas retorika. Kami menolak segala bentuk pemberian yang berindikasi suap, tidak melakukan pemerasan, dan selalu mendukung penuh proses hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyaruddin menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang transparan dan partisipatif. “Kami menyusun APBD berdasarkan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD, diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan,” imbuhnya.
Keberhasilan ini tercermin dari capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemko Tanjungbalai yang mencapai 91 persen di tahun 2024, menempatkan Tanjungbalai di peringkat ke-4 di Sumatera Utara dan 139 secara nasional.
Mengakhiri sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin mengungkapkan harapannya agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dapat terus mendampingi Pemko Tanjungbalai dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengadaan barang dan jasa.
“Semangat antikorupsi ini menjadi pilar utama kami dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS — Elok, Maju, Agamis, dan Sejahtera — melalui pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel,” pungkas Mahyaruddin.
Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Inspektorat Fitra Hadi, Kepala Baperida Zul Abdiman, dan Kepala BPKPAD Siti Fatimah.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang berlangsung dari 28 April hingga 22 Mei 2025, Wali Kota Mahyaruddin bersama Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin juga turut menandatangani Komitmen Anti Korupsi bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD lainnya.
Rapat ini menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, sebagai narasumber utama yang mendorong sinergi lebih erat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.
(Ilham)
