Jakarta- Permasalahan penguasaan lahan warga Eks Transimigrasi Unit Pemukiman Transimigrasi (UPT Batahan I yang diduga dilakukan PTPN 4 dan PT. Palmaris Raya semakin terkuak.
Kepala Pemerintahan Desa Batahan I dan Pengurus Koperasi Unit Desa Produsen Bina Mufakat Baru Desa Batahan I bertemu dengan Budi Arie Setiadi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi (PDTT) Republik Indonesia (R I) di ruang Kerja Wamen, Jl. TMP Kalibata No 17 Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Pemerintah Desa Batahan I diwakili Afnan Lubis, SH selaku Kepala Desa, Sudarmaji dari Pengawasa Koperasi Bina Mufakat Baru, Rohmat sebagai peserta Trans Swakarsa Mandiri (TSM) Bukit Langit, Ali Sumurung, S.H ketua Tim Advokasi warga dan Muhammad Huda dar Pro Jokowidodo (Projo) yang memfasilitasi warga Batahan I.
Pertemuan dimulai dari pukul 11.20 Wib hingga pukul 12.30 Wib berlansung dalam suasana akrab dan hangat.
Afnan Lubis selaku Kepala Desa menyampaikan keluhan warga atas perilaku PTPN 4 yang diduga telah menguasai dan merampas tanah warga Trans Swakarsa Mandiri (TSM) program pemerintah pusat tahun 1997/2998 Bukit Langit, padahal lahan seluas 798,24 Ha tersebut merupakan pemberian negara kepada warga TSM sebanyak 363 KK, demikian juga lahan HPL UPT Batahan I seluas 186 Ha diduga telah dikuasai oleh PT. Palmaris Raya.
Pihak Pemerintahan desa Batahan I telah mengupayakan upaya solusi terbaik atas permasalahan dengan PT.PN 4, namun tidak ada tanggapan positif dari pihak PN 4″ jelas Afnan Lubis di hadapan Wamen.
Lebih lanjut Afnan Lubis menyampaikan bahwa keberadaan lahan TSM Bukit Langit sudah diakui dan ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dibuktikan dengan adanya Surat Bupati Mandailing Natal kepada BPN Mandailing Natal agar menerbitkan SHM untuk 363 KK warga TSM , namun hingga saat ini belum terealisasi.
Rohmat (61) selaku warga TSM sambil terbata bata menyampaikan di hadapan Wamen penderitaan lahir bathin yang dialami ketka memperjuangkan tanah negara yang diberikan kepadanya dan warga TSM lainnya. “Kami sudah 35 tahun menderita dan ada sudara kami juga terkriminalisasi” atas perjuangannya dalam mempertahankan tanah yang nyata nyata negara yang diberikan negara kepada kami, ungkapnya di hadapan Wamen.
Sudarmaji (33) yang merupakan pecahan KK raga Trans menyampaikan bahwa mereka sebagai pecahan KK dari warga Transimigrasi UPT Batahan I memohon perlindungan hukum kepada Wamen dikarenakan lahan sisa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) UPT Batahan I seluas kurang lebih 186 yang telah direkomendasikan Bupati Mandailing Natal untuk kepentingan pecahan KK warga Trans Batahan I, namun hingga saat ini dikuasai sepihak oleh PT. Palmaris Raya.
Sementara sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumut tidak memiliki HGU. “Padahal kami amat membutuhkan tanah tersebut untuk menunjang kelangsungan hidup kami.
Sebagai anak anak pecahan KK warga Trans” papar Sudarmaji yang kerap kali bersitegang dengan karyawan PT. Palmaris Raya.
Budi Arie Setiadi selaku Wamen PDTT menyatakan apresiasinya atas kedatangan warga dan pemerintahan desa Batahan I menemuinya, permasalahan tanah Transimigrasi ini sudah menjadi atensi Presiden Joko Widodo”.
Saya memahami permasalahan ini, dan permasalahan tanah Batahan I ini merupakan bagian dari 300.000 Ha lahan trans yang bermasalah dan harus secepatnya diselesaikan atas perintah Presiden” jelas Budi Arie Setiadi, yang kerap dipanggil dengan sebutan Bang Muni di kalangan aktivis 98.
Dalam kesempatan itu Wamen PDT terlihat geram dengan perlakuanPT. PN 4 dengan langsung menghubungi Fauzi Umar selaku Direktur Produksi PT. PN-4 dan memerintahkan agar segera menyelesaikan persoalan pencurian lahan TSM yang diklaim merupakan bagian PT. PN -4 kebun Timur.
Dalam kesempatan tersebut Afnan Lubis menyerahkan surat Kepala Desa Batahan I yang ditujukan kepada Presiden RI agar disampaikan oleh Wamen, yang oleh Wamen di iyakan, acara tersebut diakhiri dengan agenda photo bersama, ” Kata Afnan.
(Hem Surbakti)
