Suka Makmue – Neracanews – Ribuan anggota DPD /Tuha Peut lakukan orasi damai di halaman gedung DPRK Nagan Raya di Suka Makmue.

Dalam Audiensi ketua Forum DPD / Tuha Peut Sari M Nur S. Pd memaparkan bahwa menegaskan, setelah dilaksanakan Aksi Nasional yang dipusatkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2023 di depan istana presiden RI dan gedung MPR/ DPR maka atas kesepakatan bersama koordinator lapang, Aksi Nasional dengan Pemerintah Pusat dan pimpinan DPR RI maka dari itu korlap Provinsi dan Daerah untuk melakukan Aksi Nasional jilid II tersebut,Kata ketua Forum BPD/ Tuha Peut Sari M Nur

Dia berharap kepada ketua DPRK Nagan Raya untuk menerbitkan surat rekomendasi atau sejenisnya dari 9 tuntutan menuju pemerintahan desa tersebut

Audiensi yang dilakukan dengan DPRK untuk melanjuti rekomendasi hasil rakernas BPD yang dilaksanak di Bandung 2021, dipadang 2022 rakor nasional 2023.

Aksi Nasional yang sekarang kita lakukan merupakan aksi jilid II adapun 9 tuntutan itu adalah sebagai berikut
1. Revisi UU nomor 6 tahun 2014 masuk Prolegnas Prioritas tentang Desa menjadi pemerintahan Desa.
2. Mengajukan perubahan dari ketentuan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa ( DPD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Desa ( DPRDes)
3. Pasal 23 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa adalah Pemerintah Desa, Bukan pemerintah Desa.

4. Hak pengelolaan Pemerintahan Desa yang mandiri dan Akuntabel
5. Presiden melalui menteri Desa PDTT memberikan hak keuangan kinerja pengawasan dana Desa sebesar 3% dan peningkatan kapasitas anggota BPD dari dana desa sesuai amanah dalam pasal 113 bagi BPD yang disalurkan ke setiap Desa di seluruh Indonesia
6. Memberikan Jaminan Sosial, jaminan Kesehatan dan jaminan hari Tua, kepada Anggota BPD sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

7. Perubahan PP 43/2014 : a) besaran tunjangan kedudukan bh anggota BPD maksimal sama dengan Siltap kades untuk bidang – bidang: b) biaya operasional untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas di internal BPD maksimal 3 % dari 30 % Total belanja Desa, C) Kegiatan pemantauan, Penjaringan aspirasi, Sosialisasi ratudang, musdus, musdes, laporan pengawasan pengelolaan keuangan, laporan kinerja, dll dapat dianggarkan di luar BoP BPD
8. Kementerian dalam negeri melakukan revisi Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD disesuaikan kondisi sekarang menerbitkan logo resmi skala Nasional BPD atau DPRDes yang telah diajukan oleh PABPDSI pada tahun 2021
9. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Edaran Kepada Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi terhadap pemerintahan Desa sesuai dengan Amanat UU desa no 6 Tahun 2014 pasal 114 yang didalamnya termaktub peningkatan kapasitas, manajemen Pemerintahan, bantuan keuangan, pendampingan dan bantuan teknis.

Dalam kesempatan itu ketua DPRK Nagan Raya Jonniadi SE mengatakan bahwa persoalan ini Sudah kita terima dan akan kita panggil kepala DPMGP4 untuk menanyakan Perbup tentang hak- hak tuha peut dan insentif tersebut,” Ucap Jonniadi, SE.

Audiensi dihadiri pengurus PABPDSI, wakil ketua PABPDSI (Ikhsan Januarijal) bendahara PABPDSI (Sulaiman Tuha S. Pd) serta dihadiri beberapa para pengurus kecamatan di kabupaten Nagan Raya. (AINON)

Dairi – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu bersama Ketua DPD AMPI Dairi Budi Tarigan menjenguk Rama Matanari, anak Ketua Satgas AMPI Desa Pegagan Julu 7 Ramon Matanari, yang sedang sakit, Minggu (19/2/2023).

Rama Matanari mengalami penyakit tidak bisa berjalan dan harus menggunakan tongkat untuk menggerakkan kakinya.

Kepada keluarga khususnya Rama, Bupati mengatakan kehadirannya di hari libur ini untuk memberikan semangat kepada Rama. Eddy Berutu berpesan untuk melihat betapa solidnya persaudaraan ini dengan kehadiran jajaran AMPI dan jajaran pemerintah.

“Semoga nanti dalam melanjutkan pengobatan, seluruhnya dapat berjalan dengan baik. Saya dengar Rama akan dibawa ke Medan. Saya hadir di sini sebagai simbol untuk pererat persaudaraan kita. Kepada keluarga tetap semangat dalam merawat anak kita ini,” ujar Eddy Berutu didampingi Camat Sumbul Tetap Lingga dan Kepala Desa Pegagan Julu VII Juara Purba.

Sementara itu, Rama Matanari mengatakan tidak menyangka akan kehadiran Bupati Dairi di hari minggu ini. “Saya sudah mulai hampir depresi dengan penyakit yang saya alami ini.

Kehadiran Pak Bupati menambah semangat dan motivasi khususnya kepada saya. Kami sangat terharu, ini hari libur, hari minggu, namun Pak Bupati menyempatkan waktu untuk melihat kami warganya,” ujar Rama dengan rasa haru.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut mendampingi Bupati Dairi pengurus Partai Golkar Dairi Bonar Butar Butar. (As)

Neracanews | Mandailing Natal – Tes urin tersebut dilaksanakan usai Apel Gabungan di Pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Madina, Sumut, Senin (20/2/2023).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan tes urin kepada 82 orang yang terdiri dari Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Sekretaris Daerah Madina Alamulhaq Daulay, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris, dan Kepala Bidang (Kabid) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina.

Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution dalam arahnya saat apel gabungan menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk kooperatif mengikuti tes tersebut.

Sukhairi ingin masyarakat melihat bahwa jajaran Pemkab Madina bersih dari Narkoba.

“Bukan hanya pimpinan OPD saja, saya bupati dan ibu wakil juga ikut. Bukan hanya menyuruh saja, saya juga akan ikut tes urin,” kata Sukhairi.

Sementara Asisten I Setdakab Madina Sahnan Pasaribu mengatakan tes urin ini bagian dari komitmen Pemkab Madina agar bersih dan bebas dari narkoba sehingga ini jadi contoh bagi masyarakat.

Sahnan mengatakan bagi pejabat yang tidak hadir pada apel pagi akan berkoordinasi dengan BNN. “Akan kita hadirkan semua pejabat gimananya nanti kita koordinasi. Bisa BNN yang jemput bola atau para pejabat yang datang,” lanjutnya.

Kepala BNN Kabupaten Madina AKBP Edy Manshuri mengatakan dari 82 orang yang melalukan tes urin tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba.

Edy berharap pemeriksaan tes urin yang diminta Bupati Madina dapat menjadi contoh positif bagi lembaga lain.

Edy juga menyampaikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madina dan Pengadilan Agama Kabupaten Madina sudah melaksanakan tes urin. Lemabaga lain yg sudah meminta test urine dilakukan di lingkungan kantornya adalah Pengadilan Negeri Madina

“Kami berharap DPRD Madina dan lembaga swasta juga mengadakan tes urin agar Madina bersih dari Narkoba,” katanya. (Hem Surbakti)

Karo-Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting hadir dalam acara peresmian Masjid Al-Muslimun di Desa Ndeskati, Kecamatan Namanteran, Minggu (19/02/2023).

Peresmian Masjid-Al Muslimin ini diresmikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Musa Rajekshah didampingi Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas kerja keras umat dalam menyelesaikan pembangunan Masjid yang ada di Desa Ndeskati tersebut.

“Atas nama pribadi dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Karo, Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap umat Allah dan panitia atas kerja keras dan perjuangan yang didasari oleh iman kepada Allah, sehingga dapat menyelesaikan pembangunan sekaligus peresmian Masjid di Desa Ndeskati yang kita cintai ini” ucap Wakil Bupati.

“Melalui peresmian semoga dapat menjadi momentum yang tepat untuk memperkokoh semangat kebersamaan serta memberikan nuansa yang baru dalam menumbuhkan tekad dan motivasi bagi segenap umat untuk meningkatkan kualitas kehidupan iman kita.” tambahnya. (As)