Jimmi Limhoet Tambunan Usulkan Ambulans Gardan 2 untuk Simangumban dan Pemulihan Pasar Tradisional di Taput

TAPUT (Neracanews) – Anggota DPRD Tapanuli Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Jimmi Limhoet Tambunan, mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk segera memperhatikan dua hal mendesak, pengadaan ambulans penggerak empat roda (gardan 2) serta pemulihan pasar-pasar tradisional yang kondisinya memprihatinkan. Usulan ini disampaikannya dalam rapat pembahasan anggaran (Banggar) APBD 2027, serta disampaikan kembali kepada awak media di sela rapat paripurna DPRD jelang penetapan APBD 2027, di Kantor DPRD Tapanuli Utara, Kamis (19/11/2026).

Secara khusus, Jimmi menyoroti kondisi di Kecamatan Simangumban, di mana terdapat tiga desa yang akses jalannya sulit dilalui kendaraan biasa. Kondisi ini menyulitkan warga saat membutuhkan pertolongan medis darurat. Oleh karena itu, ia mengusulkan pengadaan ambulans berkemampuan penggerak empat roda yang mampu menjangkau wilayah terisolir tersebut.

“Supaya masyarakat di pelosok sekalipun mempunyai hak yang sama terkait pelayanan dasar kesehatan. Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena sulitnya akses jalan,” ujar Jimmi.

Kebutuhan ini bukan tanpa alasan. Wilayah Tapanuli Utara memiliki banyak daerah yang terisolir dengan jalan berlumpur, berbatu, dan tanjakan curam. Ambulans standar sering kali kesulitan menembus medan tersebut, sehingga kendaraan penggerak empat roda sangat dibutuhkan agar proses evakuasi dan rujukan pasien darurat berjalan lancar. Desakan ini diarahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan agar alokasi anggaran APBD memprioritaskan puskesmas dan desa yang memiliki kondisi geografis sulit dijangkau.

Selain soal kesehatan, kondisi pasar-pasar tradisional juga menjadi perhatian serius. Khususnya Pasar Onan Hasang dan Pasar Pahae Julu yang kondisinya banyak mengalami kerusakan. Jimmi meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk segera turun tangan dan merevitalisasi pasar-pasar tersebut.

“Pasar adalah urat nadi ekonomi rakyat. Jika kondisinya rusak dan terabaikan, maka yang dirugikan langsung adalah masyarakat kecil yang berdagang dan berbelanja di sana. Semoga Pasar Onan Hasang segera mendapatkan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara,” harapnya.

Jimmi menegaskan bahwa revitalisasi pasar tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi juga perbaikan drainase, akses jalan, penataan lapak, hingga tata kelola agar pasar menjadi lebih tertib, bersih, dan mampu menampung hasil bumi petani lokal dengan harga yang stabil. (Henry)

SUMPAH PEMUDAspot_img
PENGADUAN POL PPspot_img
PENGADUAN DLH KOTA MEDANspot_img
CEGAH STUNTINGspot_img
NOMOR DARURAT DAMKARspot_img
SIAGA BENCANA BANJIRspot_img
CEK KESEHATAN GRATISspot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Pemprov Sumut Targetkan IDI 2026 Capai 82,2 Poin, Dorong Masuk 10 Besar Nasional

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2026 mencapai 82,2 poin. Target tersebut diharapkan dapat meningkatkan posisi...

Bupati Asahan Buka Rakornis TP PKK 2026, Perkuat Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga

KISARAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten...

Pengawasan Investor Asing di Indonesia Perlu Diperketat, NCW Ungkap Celah Dokumen

Nasional Corruption Watch (NCW) mendesak pemerintah agar memperketat pengawasan terhadap investor asing yang masuk ke Indonesia. Pengawasan ketat ini mencakup seluruh tahapan administrasi, mulai...

Kabar Bahagia Petani Toba: Kuota Pupuk NPK Melimpah, Kini Bertambah 2.500 Ton

Toba | Kuota pupuk NPK Kabupaten Toba akhirnya resmi bertambah sebanyak 2.500 ton untuk tahun 2026. Kabar melegakan ini mengakhiri kecemasan panjang para petani...

Bimtek PPID Jangan Jadi Seremonial! NCW Desak Audit Dana Bos SMA Negeri Se Kabupaten Bekasi

BEKASI – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya mempertanyakan implementasi keterbukaan informasi publik di SMAN 1 Cibitung. Ironisnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat baru...