Bupati Karo Cory Sriwaty Hadiri Pra Musrenbang RKPD 2024 Zona Dataran Tinggi

Karo – Pematang Siantar Harus jadi Pusat Perdagangan dan Jasa di Zona Dataran Tinggi Sumut Sebagai satu-satunya kota di Zona Dataran Tinggi Sumatera Utara (Sumut), Kota Pematangsiantar sudah seharusnya menjadi pusat perdagangan dan jasa bagi delapan kabupaten lainnya. Apalagi di Kota Pematang Siantar telah tersedia berbagai fasilitas dan infrastruktur, khususnya dalam upaya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Danau Toba.

Hal itu disampaikan Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA, dalam sambutannya di acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2024 Provinsi Sumut Zona Dataran Tinggi.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berharap Pra Musrenbang RKPD 2024 Sumut Zona Dataran Tinggi dapat mendiskusikan rencana pembangunan skala prioritas dengan anggaran yang tersedia. Zona Dataran Tinggi meliputi Pematangsiantar, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbahas, Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat

“Pra Musrenbang ini adalah penentu dalam rencana pembangunan ke depan. Dengan uang yang ada, skala prioritas harus dikedepankan, agar pembangunan ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Edy Rahmayadi saat memberikan pengarahan Pra Musrenbang RKPD 2024 Sumut Zona Dataran Tinggi di Ballroom Hotel Horison Pematangsiantar, Jalan Rakutta Sembiring Siantar Martoba, Pematangsiantar, Jumat (17/3).

Untuk Zona Dataran Tinggi, menurut Edy Rahmayadi, seharusnya target PAD yang dapat diperoleh adalah sebesar Rp150 triliun dengan potensi wilayah yang sangat mendukung. “Paling tidak Zona Dataran Tinggi ini dapat menyumbang 6% namun saat ini target 3% juga tidak dapat kita penuhi,” katanya.

Edy Rahmayadi memaparkan, prioritas pembangunan ke depan yang dilakukan Pemerintah Provinsi berfokus pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan juga pertanian.

Untuk infrastruktur, Pemprov Sumut akan melanjutkan pembangunan Jalan dengan target 70% dari sepanjang 3.055 km jalan keseluruhan di Sumut. Sebelumnya Pemprov Sumut telah menyelesaikan 60% dari anggaran sebesar Rp2,7 triliun.

“Selain infrastruktur, Edy Rahmayadi juga mengingatkan pada Bupati dan Walikota se Sumatera Utara untuk memprioritaskan pembangunan kesehatan masyarakat. Di antaranya pengentasan stunting, bibir sumbing, dan lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Fasilitas dan bantu rakyat kita,” Pungkas gubsu.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang bersama 7 kepala daerah zona dataran tinggi, Forkopimdasu, Forkopimda dan para OPD. (Afs)

PENGADUAN DLH KOTA MEDANspot_img
CEGAH STUNTINGspot_img
NOMOR DARURAT DAMKARspot_img
SIAGA BENCANA BANJIRspot_img
CEK KESEHATAN GRATISspot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Bupati dan Forkopimda Asahan Tinjau Pilkades Serentak 2026

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama unsur Forkopimda Kabupaten Asahan meninjau langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Desa...

Bupati Asahan Hadiri Peluncuran Program Jaksa Sahabat Pendidik

MEDAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Jaksa Sahabat Pendidik yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera...

Rico Waas: Purnatugas Bukan Akhir Pengabdian, tapi Membuka Lembaran Baru

Medan - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas agar tidak memandang...

Lapas Pancurbatu Dukung Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi WBP

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (6/10/2026). Rapat...

LSM GERRAM Kecam Keras Kadis LH Kabupaten Bekasi, Paulus Simalango: Jangan Hina Wartawan Yang Datang Melakukan Konfirmasi Dugaan Korupsi

BEKASI — Ketua Umum LSM GERRAM (Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat), Paulus Simalango, S.H., mengecam keras dugaan tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi,...