Medan- Puluhan massa Perkumpulan Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Marendal I geruduk kantor DPRD Sumut. Massa aksi menyuarakan Judi dan Tambang Ilegal diberantas serta mafia tanah ditangkap dan dipenjarakan.
Dalam orasi Ketua Umum Aliansi Jurnalis Hukum dengan tegas mengatakan anggota DPRD Sumatera Utara jangan hanya duduk datang dan diam menikmati sejuknya AC, akan tetap bersuara lantanglah demi masyarakat.
“Hai para anggota Dewan pergunakan kewenangmu yakni pengawasan, silahkan panggil Kapolda Sumut dan pertanyakan, kenapa di wilayah hukum mu sendiri marak namanya Mafia Tanah, Judi dan Tambang illegal,” tegas Dofu dihadapan anggota DPRD Sumut, Senin (25/7/2022).
Masih kata Dofu Gaho, sebagai masyarakatr Sumatera Utara malu menyandang sebutan Provinsi Marak Aksi Perjudian, kami datang bukan ada kepenting ini semua dating dari hati Nurani kami masing masih oleh sebab itu kami menuntut aparat penegak hukum segera menutup segala bentuk perjudian, tangkap penambang Ilegal dan tuntaskan kasus tanah di Kampung Marendal I Kecamatan Patumbak- Deliserdang.
Menyimak orasi pendemo, Hendra Cipta selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut dengan tenang menyampaikan bahwa dirinya bagian dari apa yang menjadi kegelisahan masyarakat Sumatera Utara terkait maraknya aksi perjudian, tambang illegal dan mafia tanah.
“Tidak ada toleransi terkait penyakit masyarakat seperti judi, Tambang illegal dan mafia, Dengan menyampaikan aspirasi ke DPRD SU maka kami akan tindaklanjuti ketiga hal tersebut,” kata Hendra Cipta dihadapan para pendemo.
Masih kata Hendra Cipta, Saya juga penasehat BPRPI, saya juga anggota dewan terpilih dari Kabupaten Deli Serdang berarti ini permasalahan Daerah Pemilihan maka patut saya tindaklanjuti kasus yang disampaiakan.
“Silahkan kawan-kawan menyurati dewan secara resmi dan pihak terkait akan nantinya kami panggil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP),’’janji Hendra Cipta kepada para Pendemo.
Seharusnya peran negara di sini harus ditampakkan dengan menjamin ketersediaan tanah untuk rakyat dengan redistribusi tanah konflik agraria kepada petani, Sejatinya tanah untuk petani bukan untuk korporat. Petani merupakan penyangga kehidupan bangsa Indonesia.
“Sekalipun langit runtuh namun hukum harus tetap ditegakkan, oleh sebab itu siapa pun terlibat membackup harus ditindak tegas, kata Dofu Gaho dengan mengepalkan tangan kiri sebagai simbol memberi perlawanan atas ketertindasan masyarakat terzolimi.
Hal senanda juga disampaiakan Ust Rezatta Tripaldi, SPd katanya perkumpulan AJH ini sudah yang ke 2 kali datang ke kantor DPRD SUMUT kasus khusus perjudian, kami akui memang ada pergerakan dari pihak Kepolisian mengetahui lewat pemberitaan, namun sangat disayangkan tempat judi yang satu di grebek dan ditutup tapi di tempat yang lain masih banyak dibuka. Tidak berimbang antara yg di tutup dengan yang terbuka.
Ust Rizatta sebagai Penanggungjawab aksi mengingatkan agar jangan sampai tempat perjudian ini diserbu masyarakat dengan main hakim sendiri seperti yang sudah pernah terjadi. Emak – emak melakukan main hakim sendiri dengan menghancurkan lapak aksi perjudian tersebut. (As)
(Sumber AJH)
