Bimtek PPID Jangan Jadi Seremonial! NCW Desak Audit Dana Bos SMA Negeri Se Kabupaten Bekasi

BEKASI – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya mempertanyakan implementasi keterbukaan informasi publik di SMAN 1 Cibitung. Ironisnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat baru menggelar Bimtek Penguatan Peran PPID Sekolah pada 3 November 2026, tetapi permohonan informasi penggunaan Dana BOS yang diajukan NCW justru belum mendapatkan jawaban substantif.

Pada 17 November, Humas SMAN 1 Cibitung mengundang NCW untuk bertemu PPID. Namun, ketika NCW memenuhi undangan pada 18 November, pihak Humas justru mempertanyakan maksud kedatangan dengan alasan sekolah sudah mengirimkan surat balasan.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, S.Pd., menegaskan bahwa keterbukaan tidak cukup hanya melalui pernyataan bahwa anggaran telah digunakan sesuai juknis. Harus ada dokumen dan bukti transaksi yang dapat diuji.

NCW juga menyoroti kerawanan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIPLah. Penggunaan platform digital tidak otomatis menjamin pengadaan bebas penyimpangan. Sejumlah modus yang harus diantisipasi dan diperiksa antara lain:
• Belanja fiktif, barang tercatat dibeli tetapi tidak pernah diterima sekolah.
• Mark-up harga dengan menaikkan harga barang di atas kewajaran.
• Vendor titipan atau penyedia yang diduga memiliki kedekatan dengan pihak sekolah.
• Pengaturan transaksi antara sekolah dan penyedia.
• Cashback, fee atau pengembalian sebagian uang belanja kepada oknum.
• Ketidaksesuaian spesifikasi dan volume barang dengan dokumen pengadaan.
• Pemecahan paket untuk menghindari ketentuan pengadaan.

Pola tersebut merupakan indikator risiko yang perlu diuji, bukan tuduhan bahwa seluruhnya terjadi di SMAN 1 Cibitung.

Terlebih, pemberitaan mengenai LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025 mengungkap persoalan pertanggungjawaban belanja BOS melalui SIPLah pada 132 SD Negeri dan 50 SMP Negeri yang menjadi objek uji petik. Temuan tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pengelola dana pendidikan.

Atas kondisi tersebut, Herman mendesak Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, serta BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOS SMA negeri di Kabupaten Bekasi sesuai kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan harus menyentuh transaksi SIPLah, kewajaran harga, identitas dan rekam jejak penyedia, bukti pembayaran, rekening transaksi, keberadaan barang, hingga kemungkinan hubungan atau konflik kepentingan antara penyedia dan pihak sekolah.

“Jangan hanya memeriksa tumpukan kuitansi dan laporan ARKAS. Periksa barangnya, periksa penyedianya, telusuri aliran uangnya. Kalau ada pengembalian dana setelah transaksi, telusuri siapa yang menerima dan untuk kepentingan apa.”

Dalam hal ini Herman menegaskan dana BOS adalah uang negara, bukan ladang bisnis oknum. Jangan sampai SIPLah yang seharusnya menjadi instrumen transparansi justru dimanfaatkan sebagai kedok transaksi yang tidak benar.

“Jika pengelolaan sudah sesuai aturan, silakan buktikan. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, jangan berhenti pada teguran administratif. Harus ada pertanggungjawaban sesuai hukum.”

NCW tidak meminta sekolah dipercaya begitu saja. NCW meminta anggaran pendidikan dibuka, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan! (Ril)

SUMPAH PEMUDAspot_img
PENGADUAN POL PPspot_img
PENGADUAN DLH KOTA MEDANspot_img
CEGAH STUNTINGspot_img
NOMOR DARURAT DAMKARspot_img
SIAGA BENCANA BANJIRspot_img
CEK KESEHATAN GRATISspot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Kabar Bahagia Petani Toba: Kuota Pupuk NPK Melimpah, Kini Bertambah 2.500 Ton

Toba | Kuota pupuk NPK Kabupaten Toba akhirnya resmi bertambah sebanyak 2.500 ton untuk tahun 2026. Kabar melegakan ini mengakhiri kecemasan panjang para petani...

Oknum Polrestabes Medan Berpangkat Bripda Dilaporkan Ke Propam Diduga Ngevape

MEDAN – Beredar video seorang anggota polisi yang diketahui berpangkat Bripda berinisial RYT bertugas di Sat Satbhara Polrestabes Medan sedang asyik ngevape dan bermesraan...

Nilai Religius Menjadi Landasan Kepemimpinan, Ritus Ramadhana Dorong Pelayanan Imigrasi Bogor yang Profesional dan Berintegritas

BOGOR– Kepemimpinan dalam institusi pelayanan publik tidak hanya dituntut memiliki kecakapan administratif dan kemampuan manajerial, tetapi juga membutuhkan landasan moral, integritas, serta tanggung jawab...

Kendaraan Dinas Diduga Dipakai Angkut Material Kontraktor di Proyek Rp5,7 Miliar

TAPUT (Neracanews) Satu unit kendaraan dinas berpelat merah, truk crane bernomor polisi BK 8156 A, terpantau mengangkut besi beton menuju lokasi proyek normalisasi Sungai...

Sat Binmas Polres Karo Laksanakan Pembinaan dan Sambang Satpam PT MTUB Bunuraya

Karo – Sat Binmas Polres Karo melalui Kanit Binkamsa melaksanakan kegiatan sambang sekaligus pembinaan terhadap personel Satuan Pengamanan (Satpam) PT MTUB, yang bertempat di...