BEKASI – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya mempertanyakan implementasi keterbukaan informasi publik di SMAN 1 Cibitung. Ironisnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat baru menggelar Bimtek Penguatan Peran PPID Sekolah pada 3 November 2026, tetapi permohonan informasi penggunaan Dana BOS yang diajukan NCW justru belum mendapatkan jawaban substantif.
Pada 17 November, Humas SMAN 1 Cibitung mengundang NCW untuk bertemu PPID. Namun, ketika NCW memenuhi undangan pada 18 November, pihak Humas justru mempertanyakan maksud kedatangan dengan alasan sekolah sudah mengirimkan surat balasan.
Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, S.Pd., menegaskan bahwa keterbukaan tidak cukup hanya melalui pernyataan bahwa anggaran telah digunakan sesuai juknis. Harus ada dokumen dan bukti transaksi yang dapat diuji.
NCW juga menyoroti kerawanan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIPLah. Penggunaan platform digital tidak otomatis menjamin pengadaan bebas penyimpangan. Sejumlah modus yang harus diantisipasi dan diperiksa antara lain:
• Belanja fiktif, barang tercatat dibeli tetapi tidak pernah diterima sekolah.
• Mark-up harga dengan menaikkan harga barang di atas kewajaran.
• Vendor titipan atau penyedia yang diduga memiliki kedekatan dengan pihak sekolah.
• Pengaturan transaksi antara sekolah dan penyedia.
• Cashback, fee atau pengembalian sebagian uang belanja kepada oknum.
• Ketidaksesuaian spesifikasi dan volume barang dengan dokumen pengadaan.
• Pemecahan paket untuk menghindari ketentuan pengadaan.
Pola tersebut merupakan indikator risiko yang perlu diuji, bukan tuduhan bahwa seluruhnya terjadi di SMAN 1 Cibitung.
Terlebih, pemberitaan mengenai LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025 mengungkap persoalan pertanggungjawaban belanja BOS melalui SIPLah pada 132 SD Negeri dan 50 SMP Negeri yang menjadi objek uji petik. Temuan tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pengelola dana pendidikan.
Atas kondisi tersebut, Herman mendesak Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, serta BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOS SMA negeri di Kabupaten Bekasi sesuai kewenangan masing-masing.
Pemeriksaan harus menyentuh transaksi SIPLah, kewajaran harga, identitas dan rekam jejak penyedia, bukti pembayaran, rekening transaksi, keberadaan barang, hingga kemungkinan hubungan atau konflik kepentingan antara penyedia dan pihak sekolah.
“Jangan hanya memeriksa tumpukan kuitansi dan laporan ARKAS. Periksa barangnya, periksa penyedianya, telusuri aliran uangnya. Kalau ada pengembalian dana setelah transaksi, telusuri siapa yang menerima dan untuk kepentingan apa.”
Dalam hal ini Herman menegaskan dana BOS adalah uang negara, bukan ladang bisnis oknum. Jangan sampai SIPLah yang seharusnya menjadi instrumen transparansi justru dimanfaatkan sebagai kedok transaksi yang tidak benar.
“Jika pengelolaan sudah sesuai aturan, silakan buktikan. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, jangan berhenti pada teguran administratif. Harus ada pertanggungjawaban sesuai hukum.”
NCW tidak meminta sekolah dipercaya begitu saja. NCW meminta anggaran pendidikan dibuka, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan! (Ril)










