Terkait Pembangunan Tower B RS Haji Medan, Ini Penjelasan Pemprov Sumut

MEDAN – Pembangunan Tower B Rumah Sakit (RS) Haji Medan kembali menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Anggaran sebesar Rp484 miliar yang merupakan usulan pinjaman sebelum masa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, dianggap berlebihan.

Pembangunan Tower B RS Haji Medan masuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mulai tahun 2023. Tujuannya, membuat RS Haji Medan menjadi RS bertaraf internasional dan punya fasilitas serta SDM yang mumpuni.

Korea Selatan dipilih menjadi investor atas rekomendasi Bappenas dan Kemenkeu. Kemenkeu kemudian meminta Pemprov Sumut untuk mendapat persetujuan dari Kemendagri melalui permohonan Gubernur.

“Penandatanganan permohonan persetujuan oleh gubernur sebelumnya belum selesai karena masalah administrasi, kemudian dilanjutkan ke Pj Gubernur Hasanudin dan Pj Gubernur Agus Fatoni, tetapi Mendagri merekomendasikan lebih baik ke Gubernur terpilih, Pak Bobby Nasution. Namun karena belum mendapat penjelasan secara rinci beliau menolak menandatanganinya,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap di kantornya, Jalan HM Said, Medan, Sabtu (23/5/2026).

Angka Rp484 miliar adalah nilai estimasi pinjaman pembangunan tower B, ditambah peralatan medis, Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), desain, peningkatan SDM itu sekitar Rp967,3 milliar (US$ 66.712.000). Hanya saja angka ini belum mutlak karena nilai perencanaan konsultan biasanya berbeda dan bisa lebih murah lagi setelah ditenderkan

“Jadi Rp484 milliar adalah nilai estimasi untuk pekerjaan konstruksi. Angka ini juga bukan angka mutlak karena selalu ada perubahan saat proses tender dilakukan, tergantung dari konsultan dan penawaran peserta tender,” jelas Erwin.

Pada saat kesepakatan dengan pemerintah Korea, pinjaman juga dihitung berdasarkan kurs saat itu, Rp14.500 per US$. Pinjaman akan berlangsung selama 40 tahun dengan greace period 10 tahun (yang dibayar hanya bunga pinjaman) dan bunga 0.05% pertahun.

“Estimasi nilai pinjaman itu dihasilkan dari perhitungan studi kelayakan tim Korea. Sedangkan nilai pinjaman sebenarnya nanti akan ditentukan nilai tender,” ungkap Erwin Hotmansah Harahap.

Mengenai pemberitaan pembangunan tower B ini yang sedang hangat ditengah masyarakat, Erwin berpesan agar disikapi dengan bijak Sebab menurutnya akan menimbulkan persepsi berlebihan dan cenderung menjadi informasi yang keliru, jika disampaikan dalam bentuk berita yang tidak disertai dengan fakta dan data.

“Mari kita sikapi dengan bijak. Jangan berlebihan, apalagi sampai dikembangkan menjadi informasi tidak benar atau hoaks,” kata Erwin. (As)

PENGADUAN DLH KOTA MEDANspot_img
CEGAH STUNTINGspot_img
NOMOR DARURAT DAMKARspot_img
SIAGA BENCANA BANJIRspot_img
CEK KESEHATAN GRATISspot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Bupati dan Forkopimda Asahan Tinjau Pilkades Serentak 2026

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama unsur Forkopimda Kabupaten Asahan meninjau langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Desa...

Bupati Asahan Hadiri Peluncuran Program Jaksa Sahabat Pendidik

MEDAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Jaksa Sahabat Pendidik yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera...

Rico Waas: Purnatugas Bukan Akhir Pengabdian, tapi Membuka Lembaran Baru

Medan - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas agar tidak memandang...

Lapas Pancurbatu Dukung Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi WBP

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (6/10/2026). Rapat...

LSM GERRAM Kecam Keras Kadis LH Kabupaten Bekasi, Paulus Simalango: Jangan Hina Wartawan Yang Datang Melakukan Konfirmasi Dugaan Korupsi

BEKASI — Ketua Umum LSM GERRAM (Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat), Paulus Simalango, S.H., mengecam keras dugaan tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi,...