Karo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023. Ini merupakan Opini WTP ke-10 berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sumut sejak tahun 2015.
Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin, Opini WTP merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah sebagai bentuk standarisasi laporan keuangan, akuntabilitas dan kepatuhan pada undang-undang. Dia berharap, ini menjadi budaya bagi Pemprov Sumut dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja.
“Ini bukan prestasi, ini merupakan keharusan bagi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kita mengelola uang rakyat, saya harap ini menjadi budaya di Pemprov Sumut dan meningkatkan motivasi kerja,” kata Hassanudin, usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Senin (27/5).
Hassanudin juga menegaskan, Opini WTP merupakan hasil kerja keras Pemprov Sumut dalam pengelolaan keuangan daerah. Walau begitu, hal yang lebih penting menurutnya adalah kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit mengapresiasi capaian Pemprov Sumut yang berhasil meraih WTP ke-10 berturut-turut. Ahmadi mendorong agar Pemprov Sumut mengambil langkah lebih konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karo juga kembali mengukir prestasi dengan meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan kepada Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang dan Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera.
Sejak Tahun Anggaran 2019 hingga Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Karo telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak lima kali secara berturut-turut. Prestasi ini menandai komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Karo dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Bupati Cory Sriwaty Sebayang menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Karo dalam mencapai pencapaian tersebut. “Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Karo, tetapi juga menegaskan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola keuangan yang baik kepada masyarakat,” ucapnya.
Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan bukti nyata dari kinerja Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Ini juga menjadi dorongan besar dalam memotivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kabupaten Karo.
Turut hadir mendamping Bupati dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Drs. K. Terkelin Purba, M.Si, Asisten Administrasi Umum, Mulianta Tarigan, S.Sos, Inspektur Kab. Karo, Sodes Sembiring, SE, M.Si, Kepala BKAD Dr. Drs. Edi Suranta M.Pd, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Karo, Ir. Nasib Sianturi, M.Si, Kadis Kominfo Karo, Frans Leonardo Surbakti, S.STP, Sekretaris DPRD Kab. Karo, Eva Angela, S.Ss, MM. (As)
