Tokoh Alwashliyah Sumut Percaya Kabareskrim Polri Tak Terlibat Mafia Tambang

Neracanews | DELISERDANG – Keluarga Besar Al Washliyah Sumatera Utara (Sumut) yakin Kabareskrim tidak terlibat di tambang ilegal.

“Gawat kalau Kapolri lebih percaya terhadap geng Sambo ketimbang Kabareskrim. Kasus pembunuhan Brigadir J adalah bukti nyata kelompok Ferdy Sambo diduga terbiasa merekayasa kasus demi kepentingan kelompok, ” kata Sekretaris Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumut, Alim Nur Nasution (foto) kepada awak media ,Minggu (27/11).

Disebutkan Alim Nur,munculnya nama Kabareskrim Agus Andrianto di kasus tambang ilegal adalah fitnah dan motifnya pasti untuk balas dendam.

“Pengakuan Ismail Bolong yang dipaksa Brigjen Hendra untuk memfitnah Pak Agus sudah sangat jelas jadi bukti. Pak Agus berani bongkar kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Sambo dan Hendra, kini mereka balas dendam dengan fitnah Pak Agus,” kata Alim Nur.

Kalau kemudian dipaksakan nama Agus Andrianto terlibat di tembang ilegal, berarti isu miring geng Sambo masih sangat berkuasa di Mabes Polri itu benar.

Tapi Al Washliyah sangat yakin institusi Polri jauh lebih kuat dan solid, tak bisa dipecah belah oleh kelompok Sambo yang ingin balas dendam, serta ini momentum pimpinan Polri untuk membereskan isu perang bintang yang kemarin sempat disampaikan Menkopolhukam Prof Mahfud MD, sebut Alim.

Alim Nur Nasution juga mendesak kepada Presiden Jokowi untuk membentuk satuan tugas khusus atau apapun namanya untuk menuntaskan ragam masalah di internal Polri.

Ada Konsorsium 303 yang sampai hari ini belum jelas, belakang muncul geng peredaran narkoba Jenderal Teddy Minahasa dan terakhir ini kasus tambang ilegal.

“Pak Kapolri terlihat tidak mampu menuntaskan ini dan hanya Pak Jokowi yang mampu tuntaskan masalah ini. Jika masalah ini masih ditangani Polri maka masing-masing akan tersandera dan tidak akan pernah tuntas,” kata Alim.

Lanjut Alim, hal ini sangat mengkhawatirkan dan jika terlalu lama dibiarkan berlarut, maka perang bintang di institusi Polri terus berlanjut.

Menurutnya, jika masalah ini tidak diambil alih Pak Jokowi, maka citra Polri akan semakin terpuruk, tidak akan ada lagi yang percaya pada institusi ini.

“Kita harus berani bersih dan semua ini bisa tuntas hanya dengan menggunakan tangan Pak Jokowi,” pungkasnya. (021)

PENGADUAN DLH KOTA MEDANspot_img
CEGAH STUNTINGspot_img
NOMOR DARURAT DAMKARspot_img
SIAGA BENCANA BANJIRspot_img
CEK KESEHATAN GRATISspot_img

Berita Untuk Anda

Terpopuler

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Bupati Asahan Hadiri Peluncuran Program Jaksa Sahabat Pendidik

MEDAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Jaksa Sahabat Pendidik yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera...

Rico Waas: Purnatugas Bukan Akhir Pengabdian, tapi Membuka Lembaran Baru

Medan - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) yang akan memasuki masa purnatugas agar tidak memandang...

Lapas Pancurbatu Dukung Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi WBP

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pancurbatu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (6/10/2026). Rapat...

LSM GERRAM Kecam Keras Kadis LH Kabupaten Bekasi, Paulus Simalango: Jangan Hina Wartawan Yang Datang Melakukan Konfirmasi Dugaan Korupsi

BEKASI — Ketua Umum LSM GERRAM (Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat), Paulus Simalango, S.H., mengecam keras dugaan tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi,...

Proyek Jalan HKBP Pearaja Berjalan, Dinas PUTR-Hub Diminta Awasi Ketat Mutu Pekerjaan

TAPUT (Neracanews) - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan (PUTR-Hub) Kabupaten Tapanuli Utara diminta untuk turun langsung ke lapangan guna memantau dan mengawasi...