Neracanews | Mandailing Natal – Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mandailing Natal (Madina) Nomor 411.4/0135/K/2023 tentang lokasi desa binaan, Kabupaten Madina menetapkan sepuluh desa binaan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Madina Eli Mahrani Jafar Sukhairi Nasution pada acara supervisi desa/kelurahan pelaksanaan program PKK di Aula Hotel Rindang, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), Sumut, Rabu (25/1/2023).
Turut hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Asisten I Setdakab Madina Sahnan Pasaribu, Kadis PMD Madina Mainul, Ketua Bidang II TP PKK Madina Asmawati Alamulhaq Daulay, dan tim supervisi TP PKK Provinsi Sumut.
Sepuluh desa binaan tersebut diantaranya Desa Sidomakmur, Kecamatan Sinunukan kategori tertib administrasi PKK, Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan kategori pola asuh anak dan remaja, Desa Sikara-kara Kecamatan Natal kategori UP2K PKK.
Selanjutnya Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi kategori hatinya PKK, Kecamatan Naga Juang kategori Iva test, Desa Huta Padang Kecamatan Pakantan kategori Posyandu.
Desa Aek Marian, Kecamatan Lembah Sorik Marapi kategori kesatuan gerak PKK KB kesehatan, Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot kategori PHBS, Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan kategori lingkungan bersih dan sehat, dan terakhir Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang dan Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kategori Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2WKSS).
“Harapan kami Semoga tim supervisi kiranya dapat memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membuat lebih baik lagi di masa yang akan datang,” harap Eli.
Sementara Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan PKK layak menjadi dinas tersendiri. “Saya tidak asal sebut, kenapa harus seperti dinas karena sumber daya manusianya itu salah satunya pilarnya sepuluh program pkk,” kata Atika.
Visi-misi Kabupaten Madina, kata Atika, membangun secara infrastruktur dan sumber daya manusia. PKK menjadi sumber daya manusia. Pemkab akan menjadi sandaran terkokoh bagaimana sepuluh program PKK diimplementasikan perlahan di Kabupaten Madina.
Tahun 2022 Kabupaten Madina masuk nominasi tertib administrasi, Atika ingin sepuluh nominasi dimasukkan di tahun 2023. Dia meminta untuk dukungan dan binaan dari tim supervisi Provinsi Sumut.
“Kami serius membina ini, kepala OPD, asisten, dan camat menjadi koordinator untuk proaktif bagaimana kriterianya kita lihat sudah teraplikasikan belum. Jika sudah seberapa jauh dan jika belum, kapan kita mulai,” lanjutnya. (Hem Surbakti)
